Koran Jakarta | December 11 2017
No Comments
RUU Pemilu - Visi ke Depan Soal Sistem Politik dan Kepartaian Harus Jelas

“Presidential Threshold” untuk Penyederhanaan Partai

“Presidential Threshold” untuk Penyederhanaan Partai

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Alotnya pembahasan soal ambang batas presiden, mendorong Kepala Negara ikut urun rembug.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan. Jalan menuju penyederhanaan partai antara lain melalui penerapan ambang batas presiden atau presidential threshold. “Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 persen (presidential threshold), masa kita mau kembali ke nol,” kata Presiden disela-sela kunjungan kerjanya di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (18/6).

Pernyataan Presiden ini menanggapi alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang saat masih di bahas di DPR. Setidaknya ada lima isu krusial dalam RUU Pemilu yang hingga saat ini belum tuntas pembahasannya salahsatunya mengenai ambang batas calon presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen. Presiden menjelaskan, dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, maka penyederhanaan itu akan berjalan.

”Baik parpolnya (partai politik), baik dalam pemilunya (pemilihan umum). Kita harus konsisten seperti itu dan saya sudah menugaskan kepada Mendagri (Tjahjo Kumolo) untuk mengawal itu,” jelas Presiden. Presiden juga ikut menanggapi adanya kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. “Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk bersama-sama.

Jangan hanya kepentingan hari ini atau kepentingan pemilu ini atau jangan kepentingan pilpres ini. Tapi harusnya kan visi ke depan kita, politik negara harus seperti apa?” ucap Presiden. Saat ditanya apakah pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan apabila usulan ambang batas pencalonan presiden diubah, Presiden membahas singkat.

”Belum, ini masih pembahasan kok, Kamu jangan manas-manasi (memanas- manasi),” tutup Presiden. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika lima isu krusial tidak kunjung selesai dalam pembahasan. Kelima isu krusial tersebut seperti sistem pemilihan umum (pemilu), ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ambang batas capres (presidential threshold) penghitungan suara serta daerah pemilihan.

“Kalau hari Senin (19/6) besok tidak ada musyawarah di lima isu krusial khususnya yang menyangkut presiden tial treshold yang pemerintah masih bersikukuh harus 20 persen dengan berbagai argumentasi, ada dua opsi, akan dibawa ke paripurna untuk voting, voting yang bagaimana?. Kalau tidak ya dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan ini.

Pada Pemilu 2014, syarat presidential threshold adalah parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara dalam pileg.

Intensifkan Lobi

Sementara Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy, berharap pemerintah tidak mengambil keputusan presidential threshold secara politik. Saat ini, pemerintah masih bersikukuh ambang batas pencalonan presiden ini diangka 20-25 persen. “Jika Pemerintah mengambil keputusan ini secara politik, karena kalau itu dilakukan nanti pemerintah bisa dorong krisis konstitusi,” ujar Lukman di Gedung DPR akhir pekan ini.

Politisi PKB ini menyarankan pemerintah pemerintah untuk melakukan lobi-lobi kepada fraksi yang ada di DPR untuk mencari titik temu dari berbagai pendapat yang masih berbeda. “Masih ada waktu hingga Senin. Jadi, pemerintah bisa intensif melobi fraksi, agar tidak ada jalan buntu pembahasan” ujar Lukman. fan/sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment