Koran Jakarta | May 23 2018
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tentang Kepala Daerah yang Kembali Kena OTT

“Saya Merasa Terpukul, Sedih, dan Prihatin”

“Saya Merasa Terpukul, Sedih, dan Prihatin”

Foto : ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
A   A   A   Pengaturan Font
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencokok kepala daerah yang diduga terlibat kasus suap. Kali ini Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Imas ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus kongkalikong proyek di Subang. Penangkapan Imas hanya semakin menambah panjang daftar kepala daerah yang kena tangkap komisi antirasuah.

Sebelumnya, KPK menangkap lewat operasi OTT Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae. Padahal, Marianus sudah terdaftar sebagai bakal calon gubernur NTT yang akan bertarung di pilkada tahun ini. Sebelum Marianus, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wiyandoko. Bupati Nyono juga ditangkap KPK, menjelang penetapan calon kepala daerah.

Untuk mengupas itu, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

KPK menangkap Bupati Subang, tanggapan Anda?

Saya baru mendapat informasi dan langsung staf kami mengecek ke KPK. Kami menunggu pengumuman resmi KPK yang berkaitan dengan OTT maupun berkaitan dengan status harus secara resmi, kami akan mengambil langkah untuk menunjuk Plt-nya, seandainya dia ditahan. Jadi untuk Subang akan disiapkan Plt? Kami belum mendapatkan laporannya detail. Yang kedua kalau yang tersangka tidak ditahan ya harus kita hargai sampai proses hukum tetap. Dia masih bisa memimpin daerah, seperti Gubernur Jambi, dia kan tersangka.

Perasaan Anda sendiri bagaimana?

Kepala Daerah itu mitra Kemendagri dalam membangun hubungan tata kelola pemerintah antara pusat dan daerah yang semakin efektif dan efisien. Dengan banyaknya OTT, ya saya merasa terpukul juga sedih dan prihatin. Harusnya kepala daerah paham akan area rawan korupsi.

Kepala daerah tidak belajar dari kasus-kasus sebelumnya?

Ini kan tidak belajar dari yang sudah kita saksikan. Kan media sering memberitakan tentang itu (kepala daerah terjerat OTT) baik online, TV ya kok enggak hati-hati. Padahal area perencanaan anggaran, jual beli jabatan, belanja barang dan jasa, itu area rawan korupsi.

Banyak yang kena OTT sepertinya belum menimbulkan efek jera, mengapa?

UU sudah ada. KPK juga sudah begitu ketatnya. Ketat kayak begitu. Kalau orang mengatakan apes, mosok dia sebagai pejabat daerah tidak tahu area rawan korupsi. Tapi, ini ada calon gubernur yang masih mencari uang saat tahaptahap konsolidasi partai, persiapan pilkada serentak. Masih ada kepala daerah yang ketangkep.

Faktornya apa?

Tergantung diri masing-masing. Kalau kita melihatnya ke atas, ya enggak akan puas-puas. Kalau lihat ke bawah ini ada tementemen wartawan, ada yang sehari saja hanya makan sehari dua kali, misalnya begitu.

Ini yang kena OTT beberapa akan maju pilkada?

Kami berdasarkan peraturan KPU, karena penyelenggara pilkada adalah KPU. Pasangan calon bisa diganti kalau dia meninggal, kalau dia sakit, atau kalau dia terdakwa sudah berkekuatan hukum tetap.

Berarti yang kena OTT masih bisa (maju)?

Dia baru tersangka, walaupun ditahan tapi masih boleh, wong belum ada. Kalau kita langgar tahu-tahu nanti dia bebas bagaimana. Seperti tahun kemarin, ada pasangan calon kepala daerah ditahan menang mutlak. Dilantik lagi, begitu dilantik diputus pengadilan dia salah, ya diganti. 

 

agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment