2020 Jadi “Critical Year” Ekonomi RI | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 4 2020
No Comments
Pengelolaan Anggaran I Kemampuan Pemerintah dalam Pembangunan Menurun

2020 Jadi “Critical Year” Ekonomi RI

2020 Jadi “Critical Year” Ekonomi RI

Foto : Sumber: Kementerian Keuangan – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah jangan selalu menyalahkan faktor global, lebih baik melihat apa yang bisa dilakukan di dalam negeri.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan menyata­kan tahun 2020 merupakan critical year atau tahun penentuan perekonomian Indonesia. Apabila fundamental ekonomi nasional me­mang benar-benar kuat, maka akan terhindar dari dampak perlambatan global. Sebaliknya, jika fondasi ekonomi RI sebenarnya rapuh atau rentan terhadap guncangan eksternal, dipasti­kan akan terdampak ancaman resesi dunia.

Ekonom senior, Rizal Ramli, mengatakan pemerintah sekarang jangan selalu menyalah­kan faktor global. Akan tetapi, lebih baik meli­hat apa yang bisa dilakukan di dalam negeri.

“Padahal, kalau kita sehat kemudian ada negara lain kena flu, kita nggak akan ikut ter­kena flu. Tapi, kalau kita lemah, bertemu dan berjabatan tangan sama negara lain yang flu, ya pasti kita ikut kena,” papar dia, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Rizal memprediksi tahun depan merupakan critical year karena menjadi penentu bagi per­jalanan ekonomi Indonesia selanjutnya. Dia menegaskan kalau makro dan mikro ekonomi nyambung maka kecil kemungkinan akan ter­jadi krisis. “Saya prediksi cuma tumbuh empat persen. Di samping itu, bakal banyak korporasi yang gagal bayar utang,” tukas dia.

Menurut Rizal, jumlah perusahaan zombie yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan bertambah. “Perusahaan zombie itu un­tuk membayar bunga saja nggak cukup dari pendapatan operasional. Itu angkanya tahun ini 24 persen, tahun depan kami perkirakan akan sepertiganya atau 30 persen,” papar Rizal.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indo­nesia pada 2020 juga diprediksi di bawah lima persen atau hanya 4,8 persen, lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 5,3 persen. Hal itu disebabkan sejumlah tantangan dari internal maupun eksternal.

Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, mengemukakan tantangan internal terutama persoalan defisit neraca transaksi berjalan, pe­nurunan laju ekspor dan investasi serta pering­kat kemudahan berusaha yang stagnan.

Sedangkan tantangan eksternal, lanjut Ber­ly, ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan menuju resesi global. Kemu­dian, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang masih berkelanjutan dan minim kepastian.

Rizal menilai tim ekonomi pemerintah ter­kesan terbalik dalam mengatasi indikator ma­kro yang negatif. Mulai dari masalah defisist transaksi berjalan, defisit perdagangan, hingga defisit keseimbangan primer, tidak ada upaya untuk membalikannya. “Karena tidak ada tin­dakan, terpaksa utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi. Padahal banyak hal yang bisa di­lakukan,” papar dia.

Menurut Rizal, apabila perekonomian se­dang dilanda kriris, seharusnya memompa daya beli supaya rakyatnya bisa belanja dan ekonominya pulih kembali. “Kalau kita pompa untuk daya beli masyarakat maka ekonominya akan hidup,” jelas dia.

Belanja Tak Produktif

Sementara itu, dalam Diskusi Publik Reflek­si Akhir Tahun Ekonom Perempuan: Mewaspa­dai Resesi Ekonomi Global, tiga ekonom Indef, yakni Aviliani, Eisha Maghfiruha Rachbini, dan Esther Sri Astuti, mengungkapkan bahwa porsi anggaran untuk belanja modal terus turun se­jak 2016.

Pada 2019, porsi belanja modal dalam APBN turun menjadi 11,59 persen, sedangkan tahun sebelumnya mencapai 14,02 persen. Realisasi belanja modal pun belum mencapai target, sampai sekarang baru 63,11 persen. “Realisasi belanja modal dibandingkan dengan 2018 juga mengalami penurunan 6,79 persen,” papar In­def, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data tersebut, Indef menilai bahwa belanja untuk pembangunan yang dige­lontorkan pemerintah makin sedikit. Pemerin­tah dinilai terlalu banyak melakukan belanja barang dan pegawai. “Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam pem­bangunan semakin menurun. Proporsi belanja pemerintah perlu diarahkan pada peningkat­an belanja modal, sehingga perlu ada upaya efisiensi belanja barang dan belanja pegawai,” ungkap Indef.

Indef juga menyoroti makin meningkatnya pembayaran bunga utang pemerintah. Pada tahun ini, porsi bunga utang membengkak dari 16,41 persen jadi 16,88 persen terhadap APBN. uyo/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment