52 Pejabat Administrator Dialihkan ke Jabatan Fungsional Ahli Madya | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments
Menpan/Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, Terkait Program Penyederhanaan Eselonisasi

52 Pejabat Administrator Dialihkan ke Jabatan Fungsional Ahli Madya

52 Pejabat Administrator Dialihkan ke Jabatan Fungsional Ahli Madya

Foto : ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
A   A   A   Pengaturan Font
Penyederhanaan struktur birokrasi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Salah satu yang diperintahkan Presiden Jokowi adalah sesegera mungkin struktur eselon di tubuh birokrasi dipangkas.

 

Sebab, strukturnya terlalu panjang sehingga birokrasi tidak bisa bekerja dengan lincah dan cekatan.

Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesem­patan mewawancarai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kabarnya sudah mulai melakukan penyederha­naan eselonisasi?

Kami telah mengalihkan 52 pe­jabat administrator atau setingkat eselon III ke jabatan fungsional ahli madya dan 89 pejabat pengawas se­tara eselon IV ke jabatan fungsional ahli muda.

Tugasnya nanti pejabat yang telah dialihkan ke jabatan fung­sional seperti apa?

Nanti kami publikasikan. Mudah-mudahan dalam minggu ini akan kami launching secara resmi.

Selain Kemen­pan, adakah kementerian lain yang juga sudah melaku­kan penyederha­naan eselonisasi birokrasinya?

Kemenkeu yang su­dah merampingkan eselon III, IV, V-nya dengan cepat. Kami juga apresiasi Menteri BUMN yang mulai dari atas, tujuh deputi eselon 1 jadi hanya tiga deputi eselon I.

Reformasi birokrasi ini sebenarnya sudah lama digu­lirkan. Sejauh mana capaian yang telah diwujudkan?

Dalam periode 2015–2019, kami, Kementerian PANRB, telah melakukan berbagai hal untuk memperbaiki kualitas birokrasi Indonesia. Banyak capaian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan. Pertama, ada peningkatan nilai Indeks Per­sepsi Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada survei “Reformasi Birokrasi” baik di tingkat kementerian atau lembaga, provinsi maupun kabupaten atau kota.

Kedua, ada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata nasional, walaupun pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan pada tingkat kementerian atau lembaga yang disebabkan adanya perluasan sampel evaluasi. Ketiga, ada peningkatan nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional, pening­katan jumlah instansi pemerintah yang mencapai nilai baik, serta ada peningkatan nilai efisiensi birokrasi yang mencapai kurang lebih 65 triliun di tingkat provinsi dan kabu­paten atau kota melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di instansinya.

Apa penekanan dari reformasi birokrasi ini?

Reformasi birokrasi ini di­tekankan pada kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, lebih adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.

Adakah permasalahan dalam melakukan reformasi birokrasi?

Ya, dari hasil berbagai studi yang dilakukan terkait dengan birokrasi ada beberapa isu strategis yang masih menjadi permasalahan yang perlu untuk ditangani dengan sebaik mungkin. Isu-isu strategis antara lain masih ditemukannya permasalahan pada sektor-sektor tertentu karena tumpang tindih tugas dan fungsi dari lembaga-lem­baga terkait yang menangani. agus supriyatna/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment