Koran Jakarta | November 19 2017
No Comments
Ketua Setara Institute, Hendardi, tentang Intoleransi dan Hak Asasi Manusia

Akses Pembangunan Berkeadilan Sosial Terpinggirkan

Akses Pembangunan Berkeadilan Sosial Terpinggirkan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Saat ini penduduk Indonesia telah mencapai 255 juta orang dan akan bertambah 50 juta orang di tahun 2035.
Jutaan penduduk Indonesia hidup dengan ragam budaya, etnisitas, agama dan kepercayaan, orientasi seksual, dan warna kulit yang berbeda.

Politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas telah menjadi medium yang subur bagi menguatnya intoleransi. Pertanyaannya sudahkah Indonesia jadi rumah bersama yang nyaman saat ini?

Untuk mengupas masalah tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua Setara Institute yang juga pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Hendardi di sela-sela acara semiloka “ Indonesia Rumah Bersama:

Memahami Status Pemenuhan HAM Kelompok Minoritas dan Kelompok Marginal”, di Jakarta, Rabu (14/12). Berikut petikannya.

Sejumlah persoalan terkait HAM muncul belakangan ini, sudahkah Indonesia jadi rumah bersama? Y

a, saat yang bersamaan liberasi ekonomi yang dikonstruksi melalui berbagai peraturan perundangundangan menguat, tapi ternyata itu justru mempercepat marginalisasi kelompok petani, kelompok miskin kota, dan mereka yang secara adat memiliki hak atas sumber daya alam.

Percepatan pembangunan yang menjadi mantra pemerintahan sejak 2004-2014 di masa Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan oleh kepemimpinan Joko Widodo belum menunjukkan keberpihakan yang berimbang antara memenuhi hak ekonomi sosial warga dengan memenuhi hasrat sektor swasta menguasai sumber daya ekonomi Indonesia.

Ini artinya apa? Negara belum ramah terhadap HAM? Pembangunan mengabaikan dimensi HAM?

Ya, sayangnya dalam situasi sekarang, negara belum memiliki jaring pengaman yang berstandar HAM.

Jaring pengaman yang ada bagaimana?

Yang ada jaring pengaman minimum dengan skema asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, asuransi perumahan dan lain-lain, yang semuanya belum terakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pada bidang kebijakan skema access to justice yang dikelola melalui UU Nomor16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, akses keadilan justru disederhanakan sebatas akses bantuan hukum. Padahal di banyak sektor, akses keadilan yang dibutuhkan adalah melampaui sematamata bantuan hukum.

Kelompok perempuan, LGBTI, masyarakat adat, minoritas agama, kelompok marginal dalam sektor pembangunan, tidak hanya membutuhkan akses bantuan hukum, tetapi membutuhkan jaminan kebijakan yang berkeadilan.

Jadi situasi sejak era reformasi belum sesuai harapan?

Seperti itulah. Sejak reformasi, capaian pembangunan Indonesia yang bisa dicatat adalah kebebasan politik atau political freedom dan liberasi ekonomi yang semakin agresif.

Sementara kebebasan sipil atau civil liberties dan akses pembangunan yang berkeadilan sosial justru semakin terpinggirkan.

Harus bagaimana seharusnya negara ini?

Segenap struktur negara dalam pertentangan antar kelompok ini, sesungguhnya memiliki tugas memberikan jaminan keamanan bagi penikmatan hak sipil dan politik.

Serta memberikan pemenuhan hak atas kehidupan ekonomi, sosial, budaya dengan tanpa kecuali, sebagaimana dimuat dalam konstitusi dan perjanjian internasional hak asasi manusia.

Tadi dalam semiloka diungkap para pembela HAM justru dalam situasi terus terancam?

Ya, kami mencatatkan dari tahun 2012 sampai tahun 2016, kekerasan kepada para pembela HAM di berbagai sektor, trendnya mengkhawatirkan.

Dari tahun 2012 sampai 2016, total jumlah kekerasan yang berhasil kami catat, 685 kasus. Itu yang berhasil kami catat. Dan itu saya kira masih catatan dipermukaan.

Masih banyak sepertinya yang belum dicatat. Bentuk kekerasannya?

Beragam, ada kriminalisasi, kekerasan fisik, intimidasi dan ancaman, penangkapan paksa dan pelecehan, penyiksaan, pembubaran paksa sampai yang fatal pembunuhan.

Sebenarnya ada tidak UU yang melindungi para pembela HAM?

Meskipun tidak ada UU khusus yang mengatur hak-hak pembela HAM, namun secara tersirat perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia telah dinormatifikasi dalam perundang-undangan.

Secara parsial, beberapa ketentuan dalam UU memberikan perlindungan terhadap pembela HAM, misal UU Nomor 39/1999 tentang HAM. Itu ada sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan peran pembela HAM.

Lalu Pasal 66 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 15 UU No 30/2002 tentang KPK yang mengatur bahwa KPK wajib melindungi saksi dan pelapor kasus korupsi.

Tapi kenapa terus terjadi kekerasan?

Ya itu, meski ada perlindungan dalam UU tapi belum disertai dengan pengembangan kerangka kerja perlindungan yang kuat dan responsif- operatif. Ujungnya ketentuanketentuan normatif tersebut sangat sulit untuk dapat dilaksanakan. agus supriyatna/AR-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment