Koran Jakarta | July 21 2017
No Comments
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, tentang Pengurangan Subsidi Listrik

Anggaran Subsidi Naik karena Harga Minyak Naik

Anggaran Subsidi Naik karena Harga Minyak Naik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Anggaran subsidi listrik sebesar 52,66 triliun rupiah hingga 56,77 trilliun rupiah dalam pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Nilai tersebut lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya sekitar 44,98 trilliun rupiah atau naik sekitar 11,79 triliun rupiah.

 

Melihat kenaikan porsi anggaran untuk subsidi listrik tersebut, tak sedikit pihak yang mempertanyakannya. Pasalnya, pemerintah justru mencabut subsidi listrik terhadap sekitar 18,9 juta pelanggan listrik golongan 900 volt ampere (VA).


Semestinya, dengan pencabutan subsidi listrik tersebut maka anggaran untuk subsidi listrik tahun depan juga bisa disesuaikan, bukan justru menaikkannya.

Untuk mengupas hal tersebut, berikut wawancara Koran Jakarta dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, baru-baru ini di Jakarta.


Apa pertimbangannya sehingga anggaran subsidi listrik dinaikkan?


Kenaikan anggaran subsidi listrik mengacu pada perubahan parameter penetapan subsidi, antara nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan harga minyak mentah (ICP). Apabila ICP naik, tentunya akan menambah beban subsidi.

Pada APBN 2017, harga minyak dunia ditetapkan 45 dollar AS per barel, namun tahun depan ditetapkan sekitar 45–60 dollar AS per barel.

Demikian pun halnya dengan depresiasi rupiah juga ikut menambah beban subsidi. Dalam APBN 2017 rupiah diasumsikan sebesar 13.300 rupiah per dollar AS, sementara dalam RAPBN 2018 ditetapkan sekitar 13.500–13.800 rupiah per dollar AS.

Intinya, tak ada faktor lain dalam keputusan itu. Murni karena adanya perubahan parameter itu.


Tetapi kan, jumlah penerima subsidi tahun depan berkurang?


Anda benar. Itu memang menjadi basis penentuan nilai subsidi, tetapi kendati jumlah penerima subsidi pada tahun depan berkurang, terjadinya perubahan ICP dan nilai tukar rupiah tetap akan mempengaruhi besaran subsidi.


Apa pertimbangannya sehingga subsidi listrik dicabut?


Perlu Anda ketahui, awalnya subsidi hanya diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), kemudian diubah pada tahun 2002–2004 dengan diberikan terhadap pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan konsumsi 60 kw.

Subsidi listrik hingga 2004 itu benar-benar subsidi berbasis pembatasan karena yang memakai 60 kw benar-benar masyarakat yang belum mampu, sehingga anggaran subsidi hanya 3–4 triliun rupiah saja. Lalu pada 2012–2014, anggaran subsidi membengkak hingga 100 triliun rupiah.

Itu dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi listrik. Saat itu, subsidi listik diberikan hingga pengguna 5.500 kw ke atas, pelanggan yang tergolong cukup mampu.


Pada tahun ini, pemerintah melakukan perubahan secara besar-besaran. Subsidi hanya boleh dinikmati oleh masyarakat kurang mampu.

Itu dimaksudkan agar subsidi tepat sasaran, hanya bisa dinikmati oleh kelompok yang memang membutuhkannya agar mereka terbantukan secara ekonomi.


Adapun teknisnya, subsidi listrik hanya diberikan kepada pelanggan 450 VA yang berjumlah 23,2 juta pelanggan serta sebagian kecil pelanggan 900 VA yang hanya berjumlah 4,1 juta pelanggan.

Jumlah itu setelah pemerintah mencabut subsidi untuk 18,9 juta pelanggan 900 VA yang berkategori rumah tangga mampu (RTM).

Pemerintah menggunakan basis data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).


Apa dampak besar dari pencabutan subsidi ini?


Tentu sudah dipertimbangkan, tetapi perlu diketahui bahwa yang merasakan dampak ini ialah kelompok yang mampu karena hanya pada mereka subsidi itu dicabut, sementara yang miskin masih tetap disubsidi.

Lagi pula pencabutannya tidak secara serentak dilakukan tetap bertahap, sekali dalam tiga bulan, sehingga kurang terasa.


Belum lagi menimbang kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk solar dan premium selama ini.

Jadi, pencabutan itu terasa kurang berdampak. Sedangkan untuk penduduk miskin, masih mendapatkan manfaat bersifat umum seperti bantuan operasional sekolah (BOS) 2,4 juta rupiah per KK per tahun serta subsidi listrik 1,2 juta pelanggan per tahun. erik sabini/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment