Babak Baru Kasus Jiwasraya | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Babak Baru Kasus Jiwasraya

Babak Baru Kasus Jiwasraya

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Kasus demi kasus terkuak di tubuh perusahaan milik Pemerintah, mulai kasus Garuda Indonesia, kasus Jiwasraya, dan juga Asabri. Kemenierain yang dipimpin Erick Tohir ini benar-benar harus bekerja ektra keras untuk mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut, khususnya Jiwasraya yang merugikan negara lebih 30 miliar rupiah dan juga Asabri yang diduga juga merugikan negara sekitar 10 triliun rupiah.

Kasus yang menyedot perhatian publik tentu kasus Jiwasraya. Betapa tidak, perusahaan plat merah ternyata tidak mampu membayar alias gagal pada nasahabnya yang juga banyak orang asing ini. Publik pun mempertanyakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana pengawasan atas kinerja Jiwasraya selama ini ?

Karena potensi kerugian negara yang sangat besar itu, maka langkah hukum dan politik pun ditempuh. Kejaksaan Agung fokus mengusut kasus ini dan mulai menahan orang-orang penting di balik kemudi Jiwasraya. Selain itu langkah politik juga ditempuh di DPR, khususnya di Komisi VI yang membidangi BUMN yakni dengan membentuk Panitia Kerja atau Panja. Hasil Panja nantinya berbentuk rekomendasi pada pemerintah untuk menuntaskannya.

Jiwasraya, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata, kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an.

Secara ringkas, pada Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Kemudian Oktober-November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar.

Pada November, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Hexana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120 persen. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp50,5 triliun.

November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya.

Di samping penyelesaian masalah hukum dan politis, yang terpenting adalah bagaimana solusi untuk para nasabah yang jumlahnya mencapai tujuh juta, 17 ribu diantaranya nasabah JS Saving Plant yang jatuh tempo pembayarannya berbeda-beda. Penyelesaian pembayaran pada nasabah ini sangat penting mengingat industri asuransi menyangkut kepercayaan dan dalam kasus ini ini kepercayaan pada pemerintah. \

Kita pun menyambut gembira karena pemerintah memiliki komitmen dan keseriusan untuk membayar hak nasabah, meskipun dengan berbagai opsi dan mekanisme yang secara detiknya akan diumumkan pada Februari 2020. Dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Tohir pada Rabu (15/1) bahwa kementeriannya bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, secepatnya mencari solusi dalam proses pembayaran hak nasabah ini.

Mengingat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada nasabah sangat besar, pemerintah harus memiliki prioritas kepada siapa didahulukan dan mereka yang masuk daftar tunggu juga harus diberi gambaran kapan dana mereka akan cair. Dalam konteks ini, komunikasi antara kementerian dengan nasabah, melalui perwakilan mereka harus lebih intens, guna mneghindari gejolak sosial.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment