Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
Pemilu 2019

Bawaslu Terima Laporan Pelanggaran Administrasi

Bawaslu Terima Laporan Pelanggaran Administrasi

Foto : Koran Jakarta /Rama Agusta
PERIKSA BUKTI - Ketua Majelis Sidang Bawaslu, Fritz Edward Siregar (tengah) memeriksa tambahan bukti pelapor dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran Pemilu di Bawaslu, Jumat (14/6).
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima tujuh laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019. Pelapor dianggap telah memenuhi syarat formil maupun materil. Yaitu menyerahkan laporan sebelum tenggat waktu berakhir dan telah menyampaikan temuan dilengkapi dengan identitas terlapor, waktu dan peristiwa, saksi dan bukti, uraian peristiwa serta hal yang diminta untuk diputuskan.

“Menetapkan. Satu, menyatakan laporan diterima. Dua menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan,” ucap Ketua Majelis Sidang, Abhan. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa (18/6) pukul 09.00 WIB. Dengan agenda pembacaan pokok permohonan pelapor, jawaban terlapor, pengesahan alat bukti. “Silahkan membawa saksi jika ada,” ungkapnya.

Dalam Bab III Pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adsministratif Pemilihan Umum. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu LN punya wewenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan laporan Nomor 29/ LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi. Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmat Bagja mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor.

Sidang melanjutkan perkara dugaan penggelembungan suara pemilihan legislatif (pileg) untuk DPD Maluku Utara (Malut) yang diajukan pelapor Ikbal H Djabid selaku calon legislatif (caleg) DPD RI daerah pemilihan Provinsi Malut dengan terlapor KPU Provinsi Malut. Sidang dimulai dengan tambahan alat bukti ke-37 dari terlapor. Terlapor juga membawa dua orang saksi yang merupakan saksi mandat di provinsi dan saksi nasional.

Saksi mandat terlapor Nyong Baragati mengungkapkan pada saat rapat pleno terakhir pada tanggal 11 Mei lalu, ia mengajukan keberatan karena adanya ketidaksamaan data DA1 (berkas rekapitulasi suara kecamatan) dan DB1 (hasil pleno tingkat kabupaten/kota).

“Saya tidak menerima perbaikan form DAA 1 (berkasi rekapitulasi suara di kelurahan), yang saya terima hanya DAA 1 yang final. Koreksi di Maluku Utara menurut saya sudah masuk dalam ketidakwajaran karena angkanya di tipe-x, koreksinya ada unsur keraguan dan pada angka yang ditipe-x tidak ada paraf dari KPU,” ungkap Nyong. 

 

rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment