Butuh Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 26 2020
No Comments
Antisipasi Resesi I Pemerintah Belum Mampu Redam Gejala Deindustrialisasi

Butuh Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Butuh Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Foto : Sumber: Kementerian Keuangan – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Jika target pertumbuhan kembali meleset, resesi berpeluang menghampiri Indonesia.

>> BI harus menjaga interest rate differential tetap menarik bagi capital inflow.

JAKARTA - Sejumlah kalangan me­nyatakan pemerintah, selaku otoritas fiskal, harus kompak bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, mengeluarkan kebijakan eko­nomi yang ekspansif untuk menangkal ancaman resesi global yang dinilai su­dah di depan mata tersebut.

“Sinergitas policy-mix untuk antisi­pasi resesi. Tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang, se­hingga kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target ta­hun ini sebesar 5,3 persen,” kata peneliti Indef, Rizal Taufikurahman, dalam satu diskusi online, di Jakarta, Minggu (8/9).

Menurut dia, jika target tersebut ti­dak tercapai maka suka atau tidak suka, resesi itu akan menghampiri Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mewaspa­dai risiko resesi ekonomi global yang di­khawatirkan terjadi pada 2021.

Secara terpisah, ekonom senior UGM, Mudrajad Kuncoro, mengung­kapkan pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi ancaman resesi dunia dengan menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif, yakni menetapkan nilai RAPBN 2020 sebesar 14 persen dari Pro­duk Domestik Bruto (PDB). Padahal, se­lama ini APBN konsisten di kisaran 6–9 persen dari PDB.

Dari sisi moneter, lanjut dia, BI juga telah menetapkan kebijakan moneter longgar melalui penurunan suku bunga acuan. Harapannya, perbankan meres­pons dengan menurunkan suku bunga kredit sehingga sektor riil menggeliat.

“Tetapi, tetap yang menjadi kunci adalah eksekusi di lapangan. Bagaimana sektor riil bergerak, manufaktur tum­buh, industri tumbuh, ekspor tumbuh,” jelas Mudrajad.

Sayangnya, menurut dia, kinerja nera­ca perdagangan lebih banyak defisit ka­rena ditopang oleh struktur industri yang lemah. Ekspor masih didominasi komo­ditas non-migas yang terkonsentrasi di 10 komoditas utama, menyumbang 57 persen dari total ekspor non-migas.

Sebagian besar produk ekspor Indo­nesia berbasis buruh murah dan sum­ber daya alam mentah. Padahal, untuk bersaing di pasar global, corak industri harus didominasi oleh tenaga terampil, penelitian dan pengembangan, serta teknologi.

“Lihat saja industri kita turun terus. Sumbangan manufaktur terhadap PDB merosot dari 25 persen menjadi 19 per­sen dalam lima tahun terakhir. Artinya, kita belum mampu meredam gejala de­industrialisasi,” tukas Mudrajad.

Pelarian Modal

Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, mengimbau pemerintah dan BI melaku­kan langkah pencegahan yang terukur untuk mengantisipasi arus modal ke­luar atau capital outflow akibat potensi resesi ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pemerintah sebagai otoritas fiskal harus menggenjot ekspor habis-habisan untuk memperkuat devi­sa sehingga bisa mengganjal depresiasi rupiah yang lebih tajam.

“Sebenarnya, kita bisa memanfaat­kan relokasi perusahaan Tiongkok untuk memacu investasi terutama yang ber­orientasi ekspor, seperti yang dilakukan Vietnam. Namun, kita tertinggal karena Vietnam lebih menarik,” kata Fadhil.

Dari sisi moneter, lanjut dia, BI harus menjaga agar return (tingkat pengem­balian) di portofolio keuangan tetap menarik. Begitu pula di pasar Surat Ber­harga Negara (SBN).

Interest rate differential harus tetap dijaga agar capital inflow tetap berjalan,” kata Fadhil.

Menurut dia, tanda-tanda ancaman pelemahan ekonomi dunia sebenarnya mulai terlihat dari ekonomi AS. Perta­ma, periode ekspansi dalam siklus bis­nis yang akan segera berakhir.

Kedua, fenomena inverted yield, yak­ni imbal hasil obligasi pemerintah AS berjangka pendek lebih tinggi dari im­bal hasil obligasi jangka panjang. Feno­mena itu juga muncul pada 2007, dan tiga bulan kemudian ekonomi Negara Paman Sam itu memasuki masa resesi.

“Fenomena tersebut ditambah de­ngan policy behaviour dari Presiden Trump, yang sangat unpredictable bakal menciptakan ketidakpastian, terutama kaitannya dengan perang dagang de­ngan Tiongkok,” papar Fadhil.

Fadhil menyebutkan dua faktor pen­ting dari ekonomi AS tersebut yang akan menimbulkan dampak pada ekonomi dunia karena pangsa pasar ekonomi AS mencapai 24 persen. Otomatis, ekonomi di berbagai negara, seperti Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Korea termasuk In­donesia juga terdampak. bud/YK/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment