Koran Jakarta | Informasi Berita Terkini Hari Ini
Koran Jakarta | July 4 2020
iklan koran jakarta

Status “Upper Middle Income” Merugikan Indonesia

Jumat 3/7/2020 | 00:04
A   A   A   Pengaturan Font
» Pendapatan per kapita riil 80 persen penduduk Indonesia hanya 1.045 dollar AS per tahun. » Terdapat satu persen kelompok elite atau 3,8 juta jiwa yang memiliki...
Tampilkan Semua
FOLLOW US
KURS
SAHAM
LAPORAN KEUANGAN
laporan keuangan koran jakarta
Nasional

30 ASN Pemprov Jateng Positif Covid-19

Jumat 3/7/2020 | 20:46
A   A   A   Pengaturan Font

SEMARANG  – Sebanyak 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng positif Covid-19. Sebagian besar kondisinya baik, namun ada yang  sudah meninggal dunia. Namun, identitas pasien yang meninggal dunia tidak diungkapkan. 

“Sebagian besar Orang Tanpa Gejala (OTG)  kondisinya baik dan sehat. Sekarang diisolasi di Hotel Kesambi Hijau Semarang,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yulianto Prabowo dalam pernyataan tertulisnya, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7).

Para ASN yang positif itu ada yang bertugas di bagian pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat. Pada prinsipnya semua bisa tertular Covid-19. Apalagi ASN itu tugasnya di bagian pelayanan dan tidak bisa WFH. Jadi risiko penularan lebih tinggi. Karyawan kesehatan itu selain tidak ada libur, mereka harus melayani pasien. Potensi tertular memang dari tenaga kesehatan.\

Karena itu, Yulianto meminta seluruh personel yang bertugas di bagian pelayanan memerhatikan protokol kesehatan. Terutama Alat Pelindung Diri (APD). Masyarakat pun juga harus mematuhi aturan agar tidak tertular dan menulari.

“Maka harus hati-hati sekali. Yang sudah pakai APD lengkap saja masih bisa tertular Covid-19 apalagi yang tidak pakai. Kalau bagi masyarakat juga harus menyadari itu selalu pakai masker dan jaga jarak,” katanya.

Terkait kantor pelayanan tempat ASN tersebut bekerja, tidak dilakukan penutupan. Sebab, pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat tetap harus berjalan. “Kantor tidak harus ditutup sudah dilakukan penyemprotan disinfektan dan protokol kesehatan semakin diperketat, jaga jarak dan cuci tangan,” ujar dia. mar/N-3

Tampilkan Semua

Tak Ada Toleransi Bagi Peserta Didik Baru Terbukti Manipulasi Data

Jumat 3/7/2020 | 20:36
A   A   A   Pengaturan Font
SEMARANG - Peserta didik baru yang terbukti memanipulasi data dalam verifikasi PPDB SMA/SMK Negeri tidak akan diberi toleransi, terutama terkait manipulasi Surat Keterangan Domisili (SKD) atau data lain yang tidak sesuai setelah...
Selengkapnya

Daerah yang Indeks Kewaspadaan Covid-19 Tinggi Harus Saling Jaga

Jumat 3/7/2020 | 20:19
A   A   A   Pengaturan Font
SEMARANG - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengingatkan daerah-daerah yang masuk dalam perhatian dan daerah sekitarnya untuk tetap saling menjaga. Di antaranya daerah yang berkorelasi dengan Semarang dan jalur Semarang-Surabaya....
Selengkapnya

Kejati Jateng Tingkatkan Layanan ke Masyarakat

Jumat 3/7/2020 | 20:09
A   A   A   Pengaturan Font
SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (kejati) Jateng menempatkan ruangan bidang intelijen di posisi strategis. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi pelayanan masyarakat prima, ruangan intelijen kini resmi berada di lantai 1 gedung...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita nasional lainnya
beriklan di koran jakarta
Mondial

Beijing Tunjuk Zheng sebagai Kepala Keamanan Hong Kong

Jumat 3/7/2020 | 19:07
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah Tiongkok telah menunjuk Zheng Yanxiong, 57, sebagai kepala kantor keamanan nasional di Hong Kong. Demikian dilaporkan kantor berita resmi pemerintah, Xinhua, Jumat (3/7). Zhen merupakan pejabat yang vokal menentang aksi protes massa di Tiongkok pada 2011.

Sebelum ditunjuk sebagai direktur keamanan nasional, Zhen, menjabat sekretaris jenderal komite Partai Komunis Provinsi Guangdong, salah satu pusat ekonomi di daratan yang berbatasan dengan Hong Kong. Beijing membentuk Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong setelah Undang-Undang Keamanan Baru ditetapkan oleh parlemen Tiongkok pekan ini.

UU itu akan menghukum warga yang dianggap makar, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Ancaman sanksi maksimal penjara seumur hidup. UU Keamanan baru itu menandai sikap daratan yang lebih otoriter terhadap Hong Kong.

Saat Zheng menjabat ketua partai di Kota Shanwei, Guangdong, sikapnya sempat menuai kontroversi, khususnya kala berhadapan dengan para pengunjuk rasa di Desa Wukan. Warga desa saat itu menuntut kompensasi pengambilalihan lahan oleh pemerintah.

Masyarakat setempat pun memilih komite untuk mewakili hak mereka. Warga juga menunjukkan kesedihan mereka kepada media asing.  Beberapa rekaman video yang bocor dari sebuah pertemuan pemerintah, menunjukkan Zheng mengkritik keras warga desa. Ia juga menyebut media asing "busuk". Ant/G-1

Tampilkan Semua

Anak-anak Lebih Tangguh Hadapi Serangan Covid-19

Jumat 3/7/2020 | 12:36
A   A   A   Pengaturan Font
Anak-anak bukan kelompok paling lemah dikaitkan dengan pandemi Covid-19. Serangan virus korona pada sebagian besar anak, biasanya hanya menunjukkan gejala ringan bahkan tanpa gejala. Penyebabnya masih terus diteliti. BERLIN - Anak-anak...
Selengkapnya

AS Borong Remdesivir

Jumat 3/7/2020 | 10:34
A   A   A   Pengaturan Font
WASHINGTON DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka telah memiliki perjanjian dengan perusahaan Gilead yang berkedudukan di California untuk menyiapkan sebagian besar produksi Remdesivir bagi warga AS...
Selengkapnya

Tiongkok Latihan Militer di LTS, Vietnam Ajukan Keberatan

Jumat 3/7/2020 | 09:25
A   A   A   Pengaturan Font
HANOI - Kementerian Luar Negeri Vietnam pada Kamis (2/7) telah melayangkan surat protes terhadap pemerintah Tiongkok setelah pasukan militernya menggelar latihan di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Vietnam mengatakan latihan militer itu...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita mondial lainnya
Polkam

Menteri PUPR Tegaskan Penentuan Tarif Tol Dibicarakan dengan BUJT

Rabu 24/6/2020 | 16:00
A   A   A   Pengaturan Font

 

Jakarta,- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa penetapan tarif tol bukan keputusan sepihak pemerintah dan harus dibicarakan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) karena menyangkut kepercayaan pasar terhadap investasi di Indonesia.

"Kalau untuk penetapan tarif tol, karena ini punya investor bukan milik pemerintah maka saya harus berbicara dengan para BUJT terkait tarif tersebut," ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Menteri PUPR, penentuan tarif tol bukan keputusan pemerintah sepihak, karena menyangkut kepastian investasi.

Misalnya ketika meminta pemerintah untuk melakukan diskon tarif tol, maka harga saham investor tol akan langsung turun.



"Mengingat hal ini menyangkut kepercayaan pasar terhadap investasi di Indonesia," kata Menteri Basuki.

Sebelumnya tarif Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang dirasa masyarakat Kalimantan Timur terlalu memberatkan menjadi sorotan khusus Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho.

Lebih lanjut, politisi F-Demokrat tersebut juga menyampaikan lewat surat titu kepada Menteri PUPR. Seperti diberitakan sebelumnya, besaran tarif Tol Balsam yang ditetapkan Menteri PUPR lebih besar dari usulan tarif sebelumnya. PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) mengusulkan tarif Rp 1.000 per kilometer.



Pada tiga tol sepanjang 64,87 km itu, tarif terjauh untuk kendaraan Golongan I dengan jenis sedan, jip, pikap atau truk kecil dan bus adalah Rp64.870.

Namun, tarif dalam SK Menteri justru Rp75.500 yang jatuhnya Rp1.179 per km. Sedangkan, Golongan II-III adalah Rp 1.935 per kilometernya. Untuk Golongan IV-V adalah Rp2.582 per km-nya.AntP-4

Tampilkan Semua

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Langgar Prosedur

Selasa 26/5/2020 | 12:05
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menyatakan wawancara yang dilakukan presenter Deddy Corbuzier dengan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009 Siti Fadilah Supari, pada Rabu (20/5/2020), di RSPAD Gatot Soebroto,...
Selengkapnya

30% Dana Bantuan Negara Diusulkan untuk Perempuan

Senin 24/2/2020 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk bisa menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berintegritas, khususnya dari kalangan perempuan maka partai harus anggarkan dana khusus kederisasi kaum hawa. JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan 30...
Selengkapnya

Panwas Pilkada Soppeng Dilindungi Asuransi

Jumat 7/2/2020 | 07:00
A   A   A   Pengaturan Font
MAKASSAR - Panitia pengawas (Panwas) pemilihan ke­pala daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng mendapat per­lindungan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan So­sial Ketenagakerjaan. Sebanyak 611 pengawas didaftarkan pada dua...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita polkam lainnya
Ekonomi