Koran Jakarta | June 24 2017
No Comments
Regulasi Pendidikan - Kebijakan Itu Merupakan Langkah Mundur Bidang Pendidikan

Daerah Tolak “Full Day School”

Daerah Tolak “Full Day School”

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sejumlah bupati dan wali kota akan mengirim surat ke Mendikbud untuk menolak kebijakan lima hari sekolah.

JAKARTA – Penolakan terhadap kebijakan pendidikan lima hari sekolah dalam seminggu dengan durasi delapan jam sehari atau full day school dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kian meluas, khususnya dari daerah. Selain tidak cocok, kebijakan itu dinilai sebagai kemunduran pemerintah dalam menanggapi persoalan bidang pendidikan.

Penolakan tersebut di antaranya datang dari Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Bupati Tegal, Ki Enthus Susmono, Wali Kota Pekalongan, A Alf Arslan Djunaid, dan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri, Krisna Setiawan, menyatakan bahwa Pemkab Kediri keberatan dengan rencana kebijakan pemerintah menerapkan Full Day School atau sekolah sehari penuh hingga selama delapan jam.

“Memang aturannya sampai sekarang kan belum (secara tertulis resmi), cuma secara infrastruktur dan kultur kami kira berat, masih belum memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah kita,” kata dia. Secara terpisah, Bupati Tegal, Ki Enthus Susmono, bahkan dengan secara tegas menolak kebijakan Mendikbud, Muhadjir Effendy itu. Menurutnya, kebijakan ini akan mematikan pendidikan Madrasah dan Taman Pendidikan Quran (TPQ).

Padahal, kata Enthus, bangsa ini tidak hanya membutuhkan pendidikan formal, tetapi yang lebih penting adalah pendidikan agama yang di dalamnya terdapat pendidikan akhlak. “Perhitungan saya, kalau sekolah lima hari, anak sekolah pulang sore sekitar pukul 16.00. Lalu, pendidikan Madrasah dan TPQ mau dikemanakan?” tegas Ki Enthus. Mantan Kasatkorcab Banser Tegal itu mengatakan pendidikan formal memang penting, tetapi akhlak generasi bangsa itu jauh lebih penting.

“Saya siap mendapatkan hukuman apa pun kalau sikap ini dianggap salah dan menentang kebijakan itu, karena ini demi masa depan bangsa yang berakhlak,” tandasnya. Wali Kota Pekalongan, A Alf Arslan Djunaid, juga dengan tegas menolak kebijakan sekolah lima hari yang akan diterapkan mulai tahun ajaran baru ini. “Kami akan kirim surat kepada Mendikbud RI. Isinya penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah tersebut,” tegasnya.

Djunaid mengaku tidak sendiri dalam menolak kebijakan tersebut. “Dalam pertemuan dengan beberapa kepala daerah belum lama ini, Wali Kota menyatakan ada beberapa kepala daerah yang memiliki suara yang sama terkait kebijakan itu,” tambahnya. Penolakan juga dilontarkan oleh Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum. Ia menolak lantaran penerapan ini ditakutkan akan mengganggu proses belajar mengajar pendidikan ukhrowi di sekolah agama.

“Kalau hanya difokuskan untuk pendidikan duniawi, saya tidak sepakat,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Ponorogo, Jatim, Ipong Muchlissoni menyatakan program full day school tidak cocok diterapkan bagi rakyat di wilayahnya. Program Mendikbud itu hanya cocok untuk di kota-kota besar. “Program itu tidak cocok di Ponorogo lantaran budaya kami belum sampai di sana.

Orang-orang Ponorogo sebagian tinggal di pedesaan. Keintiman hubungan anak dan keluarga cukup akrab sehingga pendidikan sudah dilaksanan di rumah masing-masing,” paparnya.

Kemunduran Pemerintah

Sementara itu, dalam sebuah diskusi bertajuk “Full Day School, Jadi?” psikolog pendidikan, Karina Adistiana, berpendapat kebijakan full day school dari Kemendikbud sebagai kemunduran pemerintah dalam menanggapi persoalan bidang pendidikan. “Sentralisasi kebijakan ini adalah langkah mundur,” katanya. Ia berpendapat jika mengacu pada otonomi daerah, pelaksanaan sistem pendidikan sedianya diserahkan kepada masing-masing daerah.

Jalannya sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kultur serta sarana dan prasarana yang telah tersedia. “Full day school cocok mungkin di daerah tertentu, daerah-daerah urban,” kata kata Karina. Menurut dia, saat ini kebijakan jam belajar di sekolah yang panjang justru mulai ditinggalkan oleh sejumlah negara. SB/cit/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment