Dampak Jiwasraya Tak Sistemik | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Gagal Bayar Asuransi l Kemenkeu Tengah Mematangkan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Dampak Jiwasraya Tak Sistemik

Dampak Jiwasraya Tak Sistemik

Foto : ANTARA/Reno Esnir
Wimboh Santoso Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
A   A   A   Pengaturan Font
Berdasarkan pada UU No 9 Tahun 2016, lembaga jasa keuangan yang dapat memicu krisis sejatinya ditujukan kepada bank.

JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini permasalahan gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum berdampak sistemik. Penegasan itu untuk menjawab penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa adanya indikasi dampak sistemik gagal bayar Jiwasraya.

Koordinator KSSK, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan untuk melihat risiko sistemik yang mampu memicu krisis keuangan, pihaknya selalu menggunakan landasan dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2016 tentang KSSK. Dalam UU tersebut, ujarnya, krisis keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan memburuknya indikator ekonomi dan keuangan.

Menurutnya, sampai saat ini, berdasarkan pada UU tersebut, lembaga jasa keuangan yang dapat memicu krisis sejatinya ditujukan kepada bank. Sebab, ini diklasifikasikan dari ukuran aset, modal, kewajibanya, dan luas jaringan yang mencakup kompleksitas transaksi atas jasa perbankan dan keterkaitan dengan sektor keuangan lainya.

“Dengan begitu, apabila dia (bank) gagal, dia dapat mengakibatkan keseluruhan sistem perbankan dan sektor jasa keuangan akan ikut terancam gagal. Itu yang kita gunakan sebagai rambu-rambu untuk menetapkan apakah suatu persoalan di sektor keuangan atau jasa keuangan itu berdampak sistemik atau tidak,” ujar Sri pada konfrensi pers pencapaian KSSK 2019, di Jakarta, Rabu (22/1).

Sementara itu, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus anggota KSSK, Wimboh Santoso, mengatakan dampak sistemik pada jasa keuangan secara luas terlihat dari ukurannya.

“Kalau size-nya besar, ya otomatis kemungkinan bisa menimbulkan dampak besar. Kalau dampak interconnectiveness-nya adalah dampak penularannya menular ke mana-mana sehingga yang berdampak banyak dan berpotensi bisa menimbulkan sistemik,” ujar Wimboh.

Dia menambahkan, dalam industri jasa keuangan, lembaga keuangan bank maupun nonbank saling berkaitan satu sama lainnya. Dia mencontohkan, di industri asuransi, instrumen investasinya dikeluarkan oleh pasar modal.
“Karenanya, keterkaitan ini harus harmonis dan selaras,” ujarnya.

 

Pembentukan LPP

 

Sementara itu, terkait dengan wacana pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP), Menkeu mengungkapkan langkah itu tengah digodok oleh tim Kementerian Keuangan.

“Kami sekarang ini sedang menyusunnya, tentu melalui dan menggunakan rambu-rambu yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan terhadap lembaga asuransi,” katanya dalam jumpa pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu.

Pembentukan LPP itu, kata dia, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga asuransi, LPP juga diharapkan mencegah bahaya atau risiko moral yang muncul akibat tata kelola yang tidak baik.

“Kami nanti belajar banyak dari LPS sebagai lembaga penjamin simpanan. LPS untuk bank dan LPP untuk asuransi,” katanya.

 

uyo/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment