Dewas KPK Siap Berikan Izin Penggeledahan 1 x 24 Jam | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments
Pemberantasan Korupsi

Dewas KPK Siap Berikan Izin Penggeledahan 1 x 24 Jam

Dewas KPK Siap Berikan Izin Penggeledahan 1 x 24 Jam

Foto : ANTARA/SIGID KURNIAWAN
TIDAK MENGHAMBAT I Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama para anggota Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua dari kiri), Albertina Ho (kedua dari kanan) dan Artidjo Alkostar menyampaikan konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1). Dewan Pengawas KPK menyatakan keberadaan mereka tidak akan menghambat proses penyidikan kasus yang ditangani KPK.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, membantah wa­cana soal keberadaan Dewas yang dianggap menghambat dan memperlama proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK. Bahkan, kata Tumpak, Dewas akan mem­berikan izin atau tidak atas penindakan yang dilaku­kan KPK, 1 x 24 jam setelah permohonan diajukan pimpi­nan KPK.

“Tadi kami sudah kumpul semua, dengan Deputi Penin­dakan semua, termasuk jaksa penuntut umum kami sudah berikan, kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mereka mengeluarkan izin. Dan itu sama sekali tidak mengham­bat, kami memberikan izin 1 x 24 jam paling lama dan saya ja­min itu bisa kami laksanakan,” kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/1).

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) KPK baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019, De­was diberi tugas untuk mem­berikan izin tertulis terhadap penggeledahan, penyadapan, dan penyidikan. Tumpak mengatakan tidak menutup ke­mungkinan kalau pemberian izin dilakukan pada hari Sab­tu–Minggu, jika memang per­lu dilakukan penggeledahan. Ia juga mengatakan pihaknya akan membuat aplikasi untuk mempermudah Dewas dengan penyidik yang berada di luar Pulau Jawa.

“Walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami. Jadi tidak usah khawatir, omong kosong orang bilang Dewas itu memperla­ma. Tidak ada itu, contohnya kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) cuma beberapa jam saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tumpak menjelaskan, usai pembe­rian izin diberikan, Dewas tidak mencampuri upaya penanganan perkara yang dilakukan penyidik KPK. Menurutnya, penyidik pu­nya strategi tersendiri untuk melakukan penggeledahan usai mendapatkan izin.

“Itu tidak kami campuri, kami hanya memberikan izin 1 x 24 jam sejak pengajuan permohonan,” jelasnya. ola/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment