Koran Jakarta | September 23 2018
No Comments
Aparatur Negara

Diharapkan PNS Tidak Lagi Korupsi

Diharapkan PNS Tidak Lagi Korupsi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pengangkatan Komjen Syafruddin menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dinilai langkah yang tepat. Syafruddin diharapkan akan mampu menjadikan para pegawai negeri sipil (PNS) menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus tindak pidana korupsi. “Berbekal pengalamannya sebagai penegak hukum, kami berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih.

Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik,” kata anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, di Jakarta, Rabu (15/8). Sahroni menilai sebagai perwira tinggi kepolisian, Syafruddin terbilang sosok bersih. Pengalamannya sebagai Wakapolri, yang berperan mengatur sumber daya manusia (SDM) di institusi Polri merupakan salah satu gambaran atas prestasinya.

“Syafruddin sosok yang bersih dan berpengalaman mengatur institusi besar dengan jabatannya sebagai Wakapolri. Kami yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman Abnur terkait reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparatur negara,” kata Sahroni.

Indonesian Corruption Watch (ICW) sebelumnya merilis data yang menyebutkan PNS di Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama tahun 2017. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Laola Ester menuturkan, dalam data tren pelaku profesi korupsi berdasarkan profesi tahun 2015–2017, dari keseluruhan terdakwa korupsi, aktor yang berprofesi sebagai pegawai di tingkat Pemkab/Pemkot/Pemprov masih menempati urutan tertinggi sebagai pelaku korupsi.

Laola mengungkapkan ada 456 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun 2017, meningkat drastis dari tahun 2016 dengan angka yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS. Sementara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) diketahui hingga Juli tahun ini telah memblokir data kepegawaian terhadap terhitung 231 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang telah berkeputusan hukuman tetap (inkracht) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.

Ke-231 nama ASN yang diblokir tersebut, tambah Laola, merupakan pegawai di 56 instansi pemerintah. Dari jumlah tersebut, rinciannya satu orang bekerja di salah satu instansi pemerintah pusat dan 230 lainnya dari 55 Pemda. ion/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment