Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments
Hak Angket KPK

DPR Klaim Berwenang Panggil Pihak Tertentu

DPR Klaim Berwenang Panggil Pihak Tertentu

Foto : Koran Jakarta /M Fachri
Kitisi Angket - Dari kiri: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar P. Peneliti ICW Lalola Easter, Guru Besar UI Meyling Oey, dan Direktur Advokasi PBHI Julius Ibrani memberikan keterangan terkait Angket KPK di Jakarta, Minggu (18/6). ICW menganggap penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pasal 79 UU MD3, hak itu dapat diterapkan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bernegara.
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Anggota Pansus Hak Angket DPR tentang KPK Arsul Sani mengatakan, DPR dalam hal ini Pansus Hak Angket KPK, memiliki kewenangan berdasarkan UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) untuk memanggil siapapun dan di manapun terhadap seseorang, apakah sedang dalam keadaan bebas atau dalam tahanan.

Dia menegaskan tidak ada satupun dalam UU MD3, UU KPK, KUHAP atau UU lainnya yang mengatur pengecualian bahwa kalau KPK sedang menahan orang maka yang bersangkutan tidak bisa dimintai keterangan oleh Pansus Angket DPR. “Paling KPK hanya bisa meminta kepada DPR agar Pansus yang datang ke tempat yang bersangkutan ditahan atas alasanalasan teknis keamanan,” katanya di Jakarta Minggu (18/6).

Namun, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, Pansus Angket akan meminta secara baik-baik kepada KPK agar memfasilitasi DPR melaksanakan kewenangan yuridisnya dengan baik, sebagaimana ketika KPK butuh DPR maka lembaganya tidak menghalanginya melaksanakan kewenangan dalam penegakan hukum.

Sementara Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi mengatakan bahwa KPK sama sekali tidak punya dasar untuk menolak permintaan Pansus Hak Angket. Jika menolak, itu melanggar etika dan konstitusi “Secara etika, hal ini telah menimbulkan tanda tanya besar, mengapa KPK menolak menghadirkan Miryam ke Pansus Angket,” katanya, Minggu.

Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan Pansus tidak akan mempersoalkan urusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun ingin mengonfirmasi saja apakah benar Miryam yang menulis surat yang terakhir. ”Dalam surat itu, Ibu Miryam mengatakan tidak pernah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR,” ujarnya.

Dia menilai sebenarnya secara etika mudah ditebak, jika KPK bersikukuh menolak permintaan Pansus, itu berarti KPK tidak memiliki rasa percaya diri. Menurutnya, kenapa KPK tidak memiliki rasa percaya diri, karena insitusi itu tidak yakin benar, padahal etika itu di atas norma hukum. Lalu berkaitan dengan konstitusi Taufik menjelaskan, Hak Angket jelas merupakan amanah konsitusi, bukan sekedar UU. “Jika KPK menolak, berarti KPK menentang amanah konsitusi RI.

Sebuah lembaga yang menentang konstitusi, sebetulnya lembaga tersebut tidak berhak hidup di Indonesia,” katanya. Sebelumnya, KPK menegaskan tidak akan menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik Miryam S Haryani meskipun sudah menerima surat dari Pansus Angket KPK DPR terkait pemanggilan Miryam. Surat tersebut diterima pada tanggal 15 Juni 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus menegaskan KPK menolak menghadirkan Miryam di Pansus Angket namun dirinya tidak menjabarkan alasan institusinya menolak permintaan tersebut. fan/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment