Koran Jakarta | September 23 2019
No Comments

DPRD Usulkan Wagub Lebih dari Satu Orang

DPRD Usulkan Wagub Lebih dari Satu Orang

Foto : ISTIMEWA
Pantas Nainggolan, Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara
A   A   A   Pengaturan Font

Proses pemilihan wa­kil gubernur (wagub) seolah jalan di tempat. Alih-alih segera menggelar ra­pat untuk menyusun tata tertib pemilihan wagub, sejumlah anggota dewan malah memun­culkan wacana posisi wakil gu­bernur seharusnya tidak diisi oleh satu orang saja.

Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Pantas Nainggolan, menyebutkan usulan itu tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur. Namun, usulan tersebut berasal dari beberapa anggota. Pantas mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga pernah me­nyampaikan DKI butuh wakil gubernur lebih dari satu orang.

“Di dalam perjalanannya sering juga Gubernur me­nyampaikan keluhan-keluhan memang butuh wakil gu­bernur yang lebih dari satu,” ucap Pantas saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pu­sat, Selasa (10/9/). Menurut Pantas, hal itu bisa saja terjadi mengingat Jakarta merupakan daerah khusus yang mempu­nyai aturan sendiri. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pro­vinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Usulan tersebut merupakan pemikiran anggota DPRD DKI yang belum dimasukkan se­cara resmi dalam pembahasan. “Saya pikir bebas kan enggak ada larangan untuk menyam­paikan pokok pikiran, enggak ada masalah. Muaranya kan sama, muaranya untuk paling tidak menurut si pemberi pendapat lebih baik kan gitu,” kata dia. Pantas menyebut usulan ini tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib, namun usulan tersebut berasal dari beberapa anggota. “Dalam tatib sih enggak. Tapi usulan itu muncul karena dalam ke­nyataannya sampai dengan Sutiyoso, wagub DKI itu ada empat. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi,” ujar Pantas.

Revisi UU

Agar usulan itu bisa diwu­judkan, menurutnya yang per­tama dilakukan adalah merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Aturan yang berlaku saat ini, dengan satu orang gubernur, berdasarkan UU Nomor 34 Ta­hun 1999 itu.

“Jadi karena yang membuat undang-undang kan DPR bersama dengan Presiden, jadi salah satu institusi peme­rintahan yang dekat dengan presiden adalah Mendagri. Mendagri yang notabenenya menjadi institusi di atas pro­vinsi. Maka usulan itu disam­paikan ke situ,” ujar Pantas. “Tapi sekali lagi ini hanya se­kadar usulan. Jadi, prinsipnya kami tidak ingin melanggar aturan,” kata dia.

Kursi orang nomor dua di DKI Jakarta itu kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno dan seolah mandek di tangan DPRD DKI. Sandi meninggal­kan bangku orang nomor 2 di Jakarta itu pada 10 Agustus 2018. Kursi wagub ini menjadi milik PKS. PKS telah menye­rahkan dua nama sebagai cawagub, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun hingga DPRD DKI 2014–2019 berakhir, pemilihan tersebut tak kunjung terwujud. Draf tata tertib yang telah disusun oleh panitia khusus juga tak kunjung dibahas dalam rapat pimpinan gabungan. pin/fpu/P-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment