Fraksi Republik Minta Hunter Biden Jadi Saksi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Pemakzulan Trump

Fraksi Republik Minta Hunter Biden Jadi Saksi

Fraksi Republik Minta Hunter Biden Jadi Saksi

Foto : AFP/ MARK WILSON
A   A   A   Pengaturan Font

WASHINGTON DC – Sena­tor fraksi Republik, Ted Cruz, mengusulkan kepada majelis sidang pemakzulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, supaya menghadirkan Hunter Biden untuk bersaksi. Hunter merupakan anak dari bakal calon presiden AS, Joe Biden, yang menjadi pesaing Trump dalam pemilihan presiden 2020.

Trump diduga menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, agar mengabulkan permintaan Trump mengusut dugaan korupsi mantan anggota dewan komisaris perusahaan energi Burisma, Hunter Biden.

Hunter merupakan anak calon presiden Partai De­mokrat, Joe Biden, yang akan menjadi rival Trump dalam pemilihan presiden pada No­vember mendatang. Trump diduga melakukan upaya tersebut untuk menjegal karier politik Biden, yang dianggap menjadi calon pesaing terkuat dalam pilpres mendatang.

Ketika disinggung apakah Cruz akan mendesak voting untuk menentukan pemang­gilan Hunter, senator asal Texas itu menyatakan keputu­san sepenuhnya ada di tangan kuasa hukum Trump.

“Saya pikir Senat tidak harus memaksakan untuk memang­gil saksi ketika pihak kuasa hu­kum Presiden tidak memutus­kan hal itu,” kata Cruz.

Sidang pemakzulan Trump kembali dilanjutkan kemarin dengan agenda paparan argu­men dari utusan Dewan Per­wakilan. Sidang sempat ter­ganggu karena ada seseorang yang menerobos dan berte­riak di ruang sidang. Ken­dati begitu, orang tak dikenal tersebut langsung diamankan ke luar ruangan oleh petugas keamanan Kongres.

Perdebatan yang terjadi kali ini antara utusan DPR dan anggota mayoritas Senat dari fraksi Republik masih seputar desakan untuk memanggil se­jumlah saksi dan dokumen.

Trump dimakzulkan pada 18 Desember 2019 oleh De­wan Perwakilan. Dia diduga menyalahgunakan kekuasaan dan berupaya menghalangi Kongres. Ia diduga sengaja menahan bantuan pertahan­an untuk Ukraina sebesar 391 juta dollar AS pada Juli hingga September 2019.

Trump juga dituduh meng­halangi Kongres dengan tidak memberikan akses dokumen kepada panitia khusus. Ia memerintahkan orang-orang yang dipanggil DPR untuk ti­dak hadir.

Trump adalah Presiden AS ketiga yang menjalani proses pemakzulan setelah Andrew Johnson (1868) dan Bill Clin­ton (1999). Namun, seperti dua pendahulunya, nampak­nya Trump tidak akan sampai dilengserkan karena kubu mayoritas di senat. ang/AFP/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment