Garuda Tetap Beroperasi Normal | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Bisnis Penerbangan I Pengawasan terhadap BUMN Harus Ditingkatkan

Garuda Tetap Beroperasi Normal

Garuda Tetap Beroperasi Normal

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah memastikan Garuda Indonesia tetap beroperasi normal melayani penumpang di tengah perombakan jajaran direksi terkait barang impor ilegal.

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan Garuda Indonesia tetap beroperasi normal walaupun terjadi perombakan jajaran direksi manajemen Garuda Indonesia. Sesuai aturan,Garuda Indonesia telah menunjukan Key Personal yang menangani operasional penerbangan.

“Kami telah berkoordinasi dan dapat dipastikan kalau operasional Garuda Indonesia akan dapat berjalan dengan baik dan tetap memenuhi aspek keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan kepada penumpang,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti, di Jakarta, Minggu (8/12).

Polana mengatakan, sesuai dengan CASR 121.59 bahwa Garuda Indonesia sudah menunjuk key personel yang menangani operasional penerbangan. Dengan mekanisme tersebut, menjamin operasional penerbangan Garuda Indonesia tidak akan terganggu. Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagai penanggung jawab dalam organisasi yang mengoordinasikan semua aspek baik manajemen, operasi, teknik, keamanan, dan pelayanan.

Dia menerangkan, sesuai ketentuan KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan CASR 121.59 maka sudah tentu diwajibkan adanya accountable person yang memegang kendali penuh terhadap suatu organisasi yang berkaitan dengan fungsi operasi, teknik, keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Penunjukan Pelaksana tugas (Plt), tambah Polana, dimungkinkan ketika suatu perusahaan belum memiliki Direktur Utama yang definitif. Ini diperbolehkan, dengan catatan dalam tujuh hari berikutnya sudah ada pemberitahuan kepada DJPU pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas key person dan harus memenuhi seluruh persyaratan yang terkait serta dilakukan evaluasi oleh Ditjen Perhubungan Udara.

“Setelah ditunjuk key person (dirut) definitif yang ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa oleh pemegang saham maka DJPU akan melakukan evaluasi sesuai ketentuan dalam CASR 121 dan selanjutnya akan dilakukan update terhadap lampiran izin usaha angkutan udara serta list of key person (ACL/Authorization, Condition & Limitation) kepada Kemenhub,” katanya.

Sebelumnya, Komisaris Utama, Sahala Lumban Gaol, mengatakan berdasarkan keputusan rapat antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dengan Dewan Komisaris Garuda maka diputuskan untuk memberhentikan secara resmi seluruh jajaran direksi yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.

“Kami menyepakati hal sebagai berikut, antara lain akan memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan ini,” ujar Sahala

Jadikan Pelajaran

Pengamat Ekonomi, Toto Pranoto, mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kasus kurang terpuji dalam pengelolaan manajemen BUMN. Dengan adanya kasus ini, menurutnya, menjadi sebagai shock therapy bagi pimpinan BUMN yang lain untuk menjalankan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Soal GCG ini harus jadi prioritas, bukan lagi sekedar barang mainan yang bisa dibawa ke kiri ke kanan gitu. Dan penerapan GCG dalam sebuah perusahaan BUMN harus menjadi prioritas bukan hanya sekadar jargon ketika ingin menjabat sebagai perusahaan BUMN,” katanya. mza/E-12

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment