Gejolak Minyak Momentum Pacu Pembangunan EBT | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Antisipasi Resesi I Harga Minyak Menambah Ketidakpastian Global

Gejolak Minyak Momentum Pacu Pembangunan EBT

Gejolak Minyak Momentum Pacu Pembangunan EBT

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Jika harga minyak global terus menguat, harga BBM bersubsidi diharapkan tidak dinaikkan karena akan memicu inflasi.


JAKARTA - Pemerintah diminta mengantisi­pasi dampak gejolak harga minyak dunia akibat memanasnya suhu geopolitik di Timur Tengah belakangan ini. Meskipun dampak dalam jangka pendek dinilai masih bisa teratasi, namun da­lam jangka panjang gejolak tersebut berpeluang menambah risiko ketidakpastian global.

Sejumlah kalangan juga mengharapkan ge­jolak harga minyak itu mesti dijadikan momen­tum bagi pemerintah untuk mempercepat pro­gram peningkatan pasokan dari dalam negeri, sekaligus memacu pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, menge­mukakan dalam jangka pendek kenaikan harga minyak dunia yang rata-rata mencapai 60 dollar per barel dinilai masih aman bagi Indonesia.

“Sekarang masih aman. Tapi kalau kenaikan harga minyak dunia di atas 70 dollar AS per ba­rel, pemerintah perlu melakukan penyesuaian ICP. Harga BBM (bahan bakar minyak) non-sub­sidi juga harus dinaikkan untuk mencapai harga keekonomian. Sedangkan harga BBM subsidi tidak boleh dinaikkan karena akan mendorong inflasi,” jelas Fahmy, di Jakarta, Selasa (17/9).

Meski melonjak, harga minyak mentah itu masih di bawah asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Da­lam APBN 2019, asumsi ICP ditetapkam sebesar 70 dollar AS per barel. Pada Agustus 2019, ICP tercatat sebesar 57,26 dollar AS per barel turun 4,05 dollar AS per barel dari bulan sebelumnya.

Fahmy mengingatkan sebagai negara net importir minyak, Indonesia semestinya mema­cu penambahan pasokan dari dalam negeri. Pemerintah mesti secepatnya mengeksekusi kilang minyak untuk mengurangi impor BBM yang memicu defisit neraca migas.

Kedua, pemerintah juga mesti menciptakan iklim investasi di hulu migas semakin kondusif sehingga menarik bagi penanaman modal di sisi hulu untuk menaikkan lifting atau produksi minyak. “Ketiga prioritaskan pengembangan EBT, baik tenaga bayu, matahari, panas bumi, dan kebut program B20-B100,” papar Fahmy.

Pengembangan EBT di Tanah Air saat ini terhambat oleh kebijakan harga beli pemerin­tah yang berada di bawah biaya produksi. Ini tentunya akan merugikan investor. Selain soal harga, pemerintah juga dinilai kurang mem­berikan insentif bagi pengembangan energi bersih, dan justru cenderung banyak memberi­kan kemudahan bagi energi kotor.

Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Munawar Ismail, menambahkan ke­naikan harga minyak dunia akan selalu ber­dampak terhadap perekonomian nasional. “Pe­nerimaan negara dari pajak minyak akan naik. Di sisi lain, harga jual BBM akan naik karena pasokannya masih berasal dari impor. Ini akan menambah beban perekonomian RI,” katanya.

Menurut dia, sekarang ini sebaiknya pemerin­tah tidak menambah beban masyarakat, dengan menanggung selisih kenaikan harga. “Jika harga BBM dinaikkan akan memicu inflasi, sementara daya beli masyarakat sekarang sudah lemah, bia­ya produksi semuanya akan naik sehingga me­nekan aktivitas ekonomi,” tukas Munawar.

Dinamika Keamanan

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mul­yani Indrawati, mengatakan pemerintah mewas­padai kenaikan harga minyak dunia sebagai im­bas serangan terhadap fasilitas minyak mentah Arab Saudi yang mempengaruhi produksinya.

“Yang harus kami perhatikan mungkin lebih kepada dampak jangka menengah-panjang, yaitu dinamika stabilitas keamanan dan politik di Timur Tengah,” kata Sri Mulyani.

Sebab, lanjut dia, kenaikan harga minyak du­nia diperkirakan menambah ketidakpastian eko­nomi global yang beberapa bulan terakhir terjadi.

Terkait dampak di dalam negeri, menurut dia, asumsi harga minyak mentah Indonesia adalah 63 dollar AS per barel dalam postur se­mentara RAPBN 2020. “Kalau koreksi sifatnya jangka pendek, mungkin masih akan bisa dise­rap,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, peneliti Indef, Bhima Yudhis­tira, meminta pemerintah untuk lebih fokus mengurangi defisit sektor migas. Pasalnya, jika dilihat dari neraca migas maka defisit pada Agustus lalu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. (Lihat infografis)

“Jika ingin pertahankan surplus perdagangan secara berkualitas maka defisit migas harus kon­sisten dikurangi dengan penambahan produksi lifting domestik. Insentif bagi pemain migas perlu diperbaiki dan dipertajam karena kurang nendang,” tukas dia. YK/ers/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment