Harus Ada Keseimbangan Produksi Garam dengan Rencana Impor | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Terkait Produksi dan Serapan Garam Nasional dengan Rencana Impor

Harus Ada Keseimbangan Produksi Garam dengan Rencana Impor

Harus Ada Keseimbangan Produksi Garam dengan Rencana Impor

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah berencana untuk menambah kuota impor garam tahun ini hingga mencapai 2,92 juta ton. Jumlah tersebut lebih besar dari kuota tahun 2019 lalu yang masih sebanyak 2,75 juta ton

 

Oleh berbagai kalangan, rencana ini mengancam daya saing garam lokal, sebab tak terbantahkan di lapangan garam yang semestinya untuk kebutuhan industri itu justru beredar di pasar konsumsi.

Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta dengan mewawanca­rai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Berikut petikannya.

Bagaimana komitmen Anda untuk meningkatkan serapan garam rakyat?

Pastinya pemerintah berkomit­men untuk meningkatkan serapan garam produksi rakyat dan menjaga harga yang layak. Akan tetapi, ada be­berapa kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh garam rakyat seperti kebutuhan industri yang mengandung chlor alkali plant (CAP). Na­mun, saya tidak ingin garam produksi rakyat dikesampingkan.

Kita kan punya PT Garam. Ga­ram harus kuat. Tidak fair juga ka­lau kita untuk menghadapi orang-orang yang suka impor itu dengan cara kita mengeluarkan subsidi.

Bagaimana cara kita mengha­dapi garam impor?

Saya telah meminta jajarannya di KKP dan pelaku usaha perga­raman untuk memastikan kuota garam yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Data kita per November lalu hampir 2,1 juta ton. Tolong dipastikan sekarang posisinya ada di mana saja.

Kalau saya lihat, PT Garam ini hanya punya sedikit dari yang dimiliki secara nasional. Nah, produksi garam rakyat ini ada di daerah mana saja, ada di gudang mana saja, supaya kita bisa bicara dengan data yang jelas.

Seberapa penting data produksi itu?

Dengan pendataan yang baik, pemerintah pun dapat merumuskan kebijakan jika ditemukan permasalahan di pergudangan. Kalau kita punya 2,1 juta ton, semuan­ya harus terserap. Kalau kebutuhan garam nasional 4–5 juta ton, sisanya baru boleh diimpor. Yang jelas, kuota impor yang diberikan tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan.

Bagaimana pendapat Anda soal impor garam ini?

Jika impor terlalu dibatasi se­mentara kebutuhan garam nasional tinggi, dikhawatirkan akan terjadi permainan di petambak garam yang menyebabkan harga melonjak sehingga terjadi inflasi. Sebaliknya, jika impor garam tidak dikenda­likan dengan baik, garam impor akan bocor di pasaran sehingga menyebabkan petambak garam dalam negeri merugi. Makanya kita harus bikin keseimbangan.

Berapa luas lahan garam nasional?

Indonesia memiliki luas lahan garam nasional sebesar 27.047,65 ha. Seluas 22.592,65 ha merupakan lahan garam rakyat dengan jumlah petambak sebanyak 19.503 orang. Sementara 4.455 hektare lainnya milik PT Garam.

Apa yang telah dilakukan KKP untuk memperkuat produksi garam lokal?

Pemerintah memang sedang membangun pilot project untuk industri garam chlor alkali plan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, dari rencana luas tambak garamnya 400 hektare baru tereal­isasi sekitar 4–6 hektare. Ini yang akan terus kita dorong.

Seperti apa kerja sama KKP dengan lembaga lain terkait garam ini?

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2019 Desember lalu, Menteri PUPR, Basuki Ha­dimuljono, menyebutkan bahwa sepanjang 2015–2019 ia telah membangun 410 ribu hektare irigasi dan merehabilitasi 3.740 hektare tambak garam. Kami telah meminta Menteri PUPR untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur ini.

Lagi pula stakeholder pergara­man juga telah meminta dukungan infrastruktur pembangunan dan perbaikan jalan tambak. Tentu saya akan berkoordinasi dengan Kemen­terian PUPR.

Apa Anda telah bertemu dengan stakeholder penggaraman?

Tentu saya sudah bertemu. Demi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) saya telah melakukan audiensi dengan stakeholder per­garaman nasional pada November lalu. Saya tegaskan ke mereka bah­wa garam merupakan komoditas yang dibutuhkan setiap manusia, akan tetapi belum dihargai dengan baik, sehingga perlu ada pengema­san dan pemasaran yang terstruk­tur agar garam nasional memiliki nilai tambah yang layak. eric sabini/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment