Hati-hati dalam Merampingkan Birokrasi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments
Reformasi Birokrasi

Hati-hati dalam Merampingkan Birokrasi

Hati-hati dalam Merampingkan Birokrasi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pasca ditetap­kan menjadi presiden terpi­lih Republik Indonesia pri­ode 2019-2024. Presiden Joko Widodo memasukkan reforma­si birokrasi sebagai salah satu program prioritas selama masa pemerintahan lima tahun ke depan. Jokowi merasa mekan­isme kerja yang digunakan saat ini masih berbelit baik diting­kat pemerintah pusat apalagi di Pemerintah Daerah (Pemda). Masih banyak pelayanan yang tumpang tindih aturan, cam­pur tangan eksternal, dinilai menghambat dan tidak efisien. Membuat investor asing eng­gan berinvestasi di Indonesia.

“Upaya presiden untuk mengejar pertumbuhan ekonomi negara ditunjukkan dengan visi dan pola kerja presiden. Upaya menyederhananakan birokrasi seperti akan mengeluarkan omnibus law jadi wujud nyata penyederhaan regulasi agar mempermudah investasi,” kata Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Mu­hammad Yus, Minggu (8/12).

Namun Wasisto pun meng­ingatkan penyederhanaan ter­hadap regulasi mesti dibarengi dengan penyederhanan sektor birokrasi. Sebab bagaimanapun yang menjalankan regulasi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena, saat ini merupakan era bekerja disip­lin dan efisien. Rantai birokrasi yang berbelit selama ini segera disederhanakan agar visi presi­den segera terwujud.

Kini, lanjutnya, urgensi ter­hadap pembaharuan dan pe­rubahan berdasar atas sistem penyelenggaraan pemerin­tahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan SDM dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tidak bisa ditawar lagi mengingat per­saingan global semakin sengit.

Tuai Prokontra

Sementara itu pengamat poli­tik LIPI, Wasisto Raharjo Jati, re­formasi birokrasi di era Presiden Joko Widodo menuai prokontra. Pihak pendukung menilai pe­mangkasan birokrasi itu pen­ting untuk akselerasi pelayanan publik. Sedangkan pihak kon­tra merasa adanya reformasi birokrasi justru akan menutup harapan pegawai honorer yang telah lama mengabdi di instansi diangkat menjadi ASN.

“Mereka bekerja profesional dan bahkan melebihi beban ASN biasa. Ini perlu dicarikan solusi bagi mereka yang sudah lama bekerja namun harus ber­akhir tanpa kejelasan status kar­na sistem baru nanti,” ujarnya.

Meski begitu Wasisto me­nilai, reformasi birokrasi dapat terlaksana baik jika setiap in­stansi mampu menampilkan peforma pelayanan publik yang prima. yag/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment