Hukuman Idrus Marham Diperberat Jadi 5 Tahun Penjara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Kasus Suap

Hukuman Idrus Marham Diperberat Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Idrus Marham Diperberat Jadi 5 Tahun Penjara

Foto : ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memper­berat hukuman terhadap mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menjadi lima tahun penjara di tingkat banding. Terpi­dana kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu juga diwajibkan membayar denda 200 juta rupiah subsider dua bulan kurungan.

“Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No­mor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut. Menjatuh­kan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama lima tahun,” demikian bunyi amar putusan banding dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Putusan itu dibacakan pada Selasa (9/7). Adapun majelis hakim terdiri dari I Nyoman Sutama selaku ketua majelis dan anggota majelis yang terdiri dari Mo­hammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak.

Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tin­dak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara. Saat itu Idrus diwajibkan membayar denda 150 juta rupiah subsider dua bulan kurungan. Adapun tuntutan jaksa sebelum vonis adalah 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsider enam bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakar­ta yang memperberat huku­man terhadap Idrus Marham. Juru Bicara KPK, Febri Dian­syah, mengatakan putusan PT DKI Jakarta tersebut sesuai dengan tuntutan KPK saat melayangkan banding.

“Secara substansi, putu­san ini sesuai dengan tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12a UU Tipikor, jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama,” kata Febri, Kamis (18/7).

Penasihat hukum Idrus Marham, Samsul Huda, membenarkan informasi pu­tusan banding tersebut. “Iya benar,” kata Samsul.

Sesuai Tuntutan

Secara terpisah, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lie Putra Setiawan, juga mengatakan hukuman pidana yang dijatuh­kan majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah sesuai tuntutan jaksa.

“Pidana yang dijatuhkan sudah sesuai tuntutan kami, tapi kami belum cek pasalnya. Semoga sama dengan tuntut­an kami,” kata Lie, Kamis.

Idrus terbukti menerima suap 2,250 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Black­gold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam kasus ini, Idrus terbukti menerima suap bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni merupakan ang­gota Fraksi Partai Golkar.

Secara fisik, Idrus tak me­nikmati uang tersebut. Akan tetapi, Idrus mengetahui dan menghendaki adanya peneri­maan uang 2,250 miliar ru­piah yang diterima Eni. Idrus secara aktif juga membujuk agar Kotjo memberikan uang kepada Eni. Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment