Koran Jakarta | May 24 2018
No Comments

Infrastruktur Pendidikan Indonesia Tertinggal Dibanding Malaysia

Infrastruktur Pendidikan Indonesia Tertinggal Dibanding Malaysia

Foto : ISTIMEWA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rasyidin.
A   A   A   Pengaturan Font

Rasyidin, Kepala Dinas Pendidikan dan Ke­budayaan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tak bisa membendung haru saat menceritakan bedanya kondisi pendidikan maupun sarana-prasarana di daerah terdepan tersebut. Kabupaten Sambas adalah berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Ditemui di sela-sela Rem­buk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018, di Sawangan, Depok, Jawa Barat, pekan lalu, Rasyidin menceritakan jika melangkah ke depan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, daerah paling pinggir saja sekolahnya bertingkat hingga empat lantai.

Sementara itu, sekolah di Sambas jauh ketinggalan di­bandingkan sekolah terpencil di negara tetangga itu. Hal ini tentunya berdampak psikolo­gis pada siswa di Sambas.

Ia memaparkan, meski pemerintah pusat telah mem­bantu pendidikan di daerah itu melalui dana alokasi khu­sus (DAK) dan juga Peme­rintah Kabupaten Sambas mengalokasikan 35 persen dari Anggaran Pendapat­an Belanja Daerah (APBD), namun tak juga mampu menyamai pendidikan di ne­gara tetangga. Besaran APBD Sambas pada 2017 sekitar 1,5 triliun rupiah, sementara pada 2018 dianggarkan sebe­sar 1,6 triliun rupiah.

“Ketimpangan infra­struktur pendidikan dengan negara tetangga ini mungkin karena Indonesia negara yang amat besar sekali, sementara negara tetangga hanya negara kecil,” ujarnya.

Untuk mengatasi ke­timpangan tersebut, peme­rintah daerah membuka per­batasan yang bertujuan juga untuk saling berbagi informa­si dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sambas.

“Untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), kami belum mampu menyelenggarakannya 100 persen. Memang komputer ada, tapi listrik dan internet belum ada,” ucapnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, men­ganalogikan penanganan persoalan pendidikan di dae­rah 3T (terdepan, tertinggal, terluar), seperti makan bubur panas. “Seperti ma­kan bubur yang panas, kalau memulai makan dari tengah, lidah kita akan kepanasan, tapi jika kita makan sedikit-sedikit dari pinggir, tidak akan terasa panas, dan lama-ke­lamaan bubur itu juga akan habis,” ungkapnya.

Dengan membangun dari daerah pinggiran, maka dapat mengatasi persoalan-perso­alan dari wilayah yang paling jauh dari pusat pengambilan keputusan.

Dua Persoalan

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muham­mad, menyebutkan ada dua persoalan pokok di daerah 3T, yakni pemenuhan fasilitas belajar, termasuk rehabilitasi, revitalisasi, dan termasuk gizi anak sekolah. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan 3,1 triliun rupiah untuk daerah 3T.

Kemudian, terkait dengan kekurangan guru, Kemdikbud mulai mengirim Guru Garis Depan (GGD). Pada 2015, Kemdikbud mengirim 800 guru ke daerah 3T. Selanjutnya, pada 2016 ada 7.000 calon GGD yang lulus seleksi dan baru ditempatkan pada 2017. Sebagian besar ada yang meng­undurkan diri, dan ada sekitar 6.200 guru yang dikirim ke daerah 3T. cit/E-3

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment