Intermediasi Bank secara Intensif Kunci Pembangunan Ekonomi Rakyat | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 26 2020
No Comments
Antisipasi Resesi I Ingat, Ekonomi Rakyat Kecil Selamatkan Indonesia saat Krisis 1998

Intermediasi Bank secara Intensif Kunci Pembangunan Ekonomi Rakyat

Intermediasi Bank secara Intensif Kunci Pembangunan Ekonomi Rakyat

Foto : ANTARA/AHMAD SUBAIDI
BUTUH KREDIT BANK I Sejumlah perempuan mengumpulkan padi sisa panen di daerah persawahan Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, NTB, beberapa waktu lalu. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk semestinya lebih fokus melayani rakyat kecil, khususnya petani, nelayan; serta usaha mikro, kecil dan menengah.
A   A   A   Pengaturan Font

>> Saatnya Presiden tempatkan bankir yang bisa keluar dari kungkungan atmosfer masa lalu.

>> Bangun Indonesia baru, dengan sistem ekonomi yang disusun dari bawah ke atas.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengemukakan pergantian direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mesti dijadikan momentum bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak dan membenahi manajemen bank BUMN.

Bank milik pemerintah yang di­sebut “bank rakyat”, seperti BRI, me­mang harus dikembalikan pada tu­juan awal pendiriannya, yaitu lebih fokus melayani rakyat kecil, khusus­nya petani, nelayan; serta usaha mi­kro, kecil dan menengah (UMKM), bukan kepada korporasi besar.

Sebab, intermediasi atau penya­luran kredit secara masif dan intensif kepada petani dan nelayan merupa­kan kunci pembangunan ekonomi rakyat perdesaan. Apalagi, sudah ter­bukti ekonomi rakyat kecil yang jus­tru menyelamatkan Indonesia saat krisis keuangan 1998.

Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, mengemukakan pergantian dirut BRI menjadi momentum bagi Presiden untuk menempatkan bankir yang di luar sistem masa lalu. Apabila dipilih dari bank satu ke bank lain saja, maka mereka kurang terbiasa berpikir dan bertindak out of the box. Apalagi jika mereka dibesarkkan da­lam lingkungan sistem perbankan yang terganggu saat krisis 1998.

“Pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan besar bisa menen­tukan kriteria direksi bank BUMN. Perlu rombak manajemen bank BUMN yang didirikan jadi bank rak­yat, jika tak mampu intensifkan kre­dit petani dan nelayan. Manajemen harus hebat,” tukas Yakub, ketika di­hubungi, Minggu (1/9).

Hal senada dikemukakan oleh pa­kar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Gitadi Tegas. Dia mengatakan sudah semestinya manajemen baru bank rakyat me­ngembalikan arah bank sesuai jati dirinya, yaitu membantu sektor riil, terutama ekonomi perdesaan. “Hal itu mutlak dibutuhkan, mengingat di tengah ancaman resesi global seper­ti sekarang, harapan perekonomian sangat bergantung pada sektor infor­mal,” ujar dia.

Yakub menambahkan jangan sampai yang namanya “bank rak­yat”, tapi banyak kredit ke korporasi. Sebab, bank akan makin sensitif de­ngan kinerja korporasi. Jika 1–2 kor­porasi macet kreditnya, bank bisa bermasalah. “Harus belajar dari kri­sis 1998. Jangan sampai kredit kor­porasi bermasalah malah diberi pin­jaman lagi supaya kredit kelihatan lancar,” kata Yakub.

Dia mengungkapkan krisis 1998 membuktikan perbankan kolaps ka­rena kredit korporasi. Mereka maun­ya untung cepat, main spekulasi pro­perti, jadi importir atau pedagang, promosikan produk impor. Padahal, perbankan seharusnya membangun sektor riil dan pertanian pangan yang bisa memperkuat kelangsung­an ekonomi bangsa. Namun, industri nasional sepertinya justru dimatikan oleh impor yang, ironisnya, didanai perbankan.

Perbankan Tiongkok

Perbankan Indonesia juga dinilai patut mencontoh proses perkem­bangan perbankan negara lain yang berjuang untuk memajukan sektor riil dan pertanian. Misalnya, bank pertanian Tiongkok, Agricultural Bank of China, yang berhasil mem­bawa 670 juta penduduk negara itu naik kelas dari penduduk miskin ke kelas menengah. Mereka mengawali dengan menjadi bank petani, baru beranjak ke industri terutama indus­tri pertanian.

Menurut Yakub, untuk membawa 100 juta penduduk Indonesia naik ke kelas menengah membutuhkan bankir hebat dan menteri best of the best. “Pasti kita punya banyak figur seperti itu, yang mampu dan berjiwa ‘merah putih’. Tapi sayangnya tidak dilirik parpol. Padahal figur seper­ti ini bisa mengangkat nama parpol yang mencalonkan,” kata dia.

Atasi Masalah

Sekretaris ISEI Cabang Yogyakar­ta, YS Susilo, mengemukakan saat ini outstanding kredit yang masuk ke sektor nonpoduktif, seperti pro­perti dan konsumsi, mencapai se­kitar 2.000 triliun rupiah. Padahal, jika dana sebesar itu disalurkan ke sektor yang lebih produktif, misalnya sektor riil, substitusi impor, bahkan orientasi ekspor, maka bisa menye­lesaikan masalah ekonomi negara. “Kredit lebih banyak untuk sektor pertambangan dan sawit yang tidak ada nilai tambahnya,” ungkap dia.

Menurut Susilo, jika kredit disebar ke puluhan juta petani dan nelayan maupun UMKM, risikonya akan jauh lebih kecil karena tersebar secara luas dan dalam. Dari situlah bisa tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable sehingga mengangkat mereka menjadi kelas menengah.

“Itulah misi negara, misi Pancas­ila, keadilan sosial, berdaulat. Tidak menggantungkan utang luar negeri untuk impor. Intermediasi bank yang masif dan intensif, satu-satunya cara mempersempit kesenjangan eko­nomi,” papar dia.

Susilo menekankan mulai tahun ini negara harus bangkit, memba­ngun Indonesia baru dengan sistem ekonomi yang dibangun dari bawah ke atas. “Jika kita mulai saat ini, da­lam lima tahun akan terlihat hasil nyata,” imbuh Susilo. YK/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment