Jangan Korbankan Subsidi Rakyat demi Bayar Bunga Obligasi Rekap | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Pengelolaan APBN I Utang Negara Hampir Rp5.000 Triliun, Transparansi Mesti Ditingkatkan

Jangan Korbankan Subsidi Rakyat demi Bayar Bunga Obligasi Rekap

Jangan Korbankan Subsidi Rakyat demi Bayar Bunga Obligasi Rekap

Foto : Sumber: kementerian Keuangan - KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

>> Kesehatan dan pendidikan tidak boleh dikalahkan dengan bayar bunga obligasi rekap.

>> Dalam perlambatan ekonomi, belanja modal mesti dinaikkan sebagai stimulus ekonomi.

 

JAKARTA – Defisit APBN yang teran­cam melebar setiap tahunnya jangan disikapi dengan kebijakan yang me­ngorbankan kepentingan rakyat, seperti memotong beragam subsidi untuk kese­jahteraan masyarakyat.

Pemerintah semestinya mengutama­kan efisiensi anggaran, salah satunya dengan menghentikan sementara atau moratorium pembayaran bunga obli­gasi rekapitalisasi perbankan eks Bantu­an Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penghematan belanja birokrasi.

Pengamat ekonomi Universitas Mu­hammadiyah Yogyakarta (UMY), Ach­mad Ma’ruf, mengemukakan dalam beberapa tahun terakhir, kondisi defisit APBN terasa memberatkan.

Tidak hanya defisit, namun beban anggaran membuat arus kas terganggu. Sayangnya, dalam situasi arus kas ketat tersebut, pemerintah malah memilih anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang pertama kali dikorbankan.

“Bukan malah misalnya subsidi bu­nga obligasi rekap BLBI yang mensub­sidi konglomerat pengemplang utang tidak pernah diotak-atik. Ini yang sebe­narnya mencederai rasa keadilan ma­syarakat,” kata Ma’ruf, ketika dihubungi, Minggu (12/1).

Apalagi, lanjut dia, selama hampir 22 tahun uang pajak rakyat di APBN digu­nakan untuk membayar bunga obligasi rekap tersebut. Padahal, rakyat tidak pernah menikmati utang BLBI itu.

Menurut Ma’ruf, proses hukum pada pengemplang BLBI nyatanya tidak ber­dampak pada anggaran. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya meng­utamakan langkah yang meringankan beban negara. “Kalau perlu sita aset para pengemplang dan jual untuk me­nyehatkan anggaran,” tegas dia.

Dia meminta pemerintah dan DPR menunjukkan atensi tinggi pada apa saja yang merugikan masyarakat dan fokus pada langkah yang meringankan rakyat. Dalam situasi apa pun yang mes­ti ditolong adalah masyarakat luas bu­kan malah mengorbankan masyarakat lebih dulu, demi menservis kepentingan pemegang obligasi rekap.

Cash flow berat jangan rumah sakit dikorbankan dengan bayar tagihan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mundur. Iuran BPJS dinaikkan, subsidi pupuk telat bayar, ini semua pasti mem­beratkan masyarakat,” jelas Ma’ruf.

Dia menilai dalam situasi perlambatan ekonomi, belanja modal mesti dinaikkan sebagai stimulus ekonomi rakyat.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Penye­lidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, Sasmito Hadinegoro, meminta peme­rintah lebih transparan soal pos ang­garan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Sebab, Kementerian Keuangan (kemenkeu) patut diduga menyembu­nyikan kewajiban pembayaran bunga obligasi rekap itu dengan membungkus­nya dalam paket anggaran pembayaran bunga surat utang negara (SUN). Hal itu berpotensi melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Tata Kelola Keuangan Negara.

Sasmito mengatakan hari ini APBN dalam keadaan shortage atau minus. Untuk itu, iuran BPJS Kesehatan dinaik­kan, berbagai subsidi dipotong, dana pensiun akan disatukan supaya bisa dipinjam negara, dan sebagainya.

“Namun, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan bahwa keuangan ne­gara diberatkan oleh pembayaran bunga obligasi rekap eks BLBI yang setahun di­perkirakan sebesar 70–100 triliun rupiah besarnya,” ungkap dia, Kamis (9/1).

Bahkan, apabila dihitung bunga-ber­bunga obligasi rekap sudah mencapai di atas 400 triliun rupiah setahunnya. Se­bab, pemerintah harus membayar bu­nga itu dengan menerbitkan Surat Ber­harga Negara (SBN) yang juga berbunga.

BPJS Belum Siap

Pakar kebijakan publik dari Univer­sitas Brawijaya, Malang, Andhyka Mut­taqin, mengatakan penggunaan APBN termasuk dana hasil utang untuk mem­bayar bunga obligasi rekap, hanya me­ngorbankan kebutuhan mendasar ma­syarakat, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Perencanaan anggaran seharusnya selalu ditetapkan untuk kedua bidang itu yang merupakan prioritas nasional.

“Mengagetkan juga subsidi untuk BPJS disetop, padahal belum siap. Kese­hatan dan pendidikan adalah prioritas nasional yang tidak boleh dikalahkan de­ngan kepentingan lain yang kurang men­desak, seperti proyek populis membayar bunga obligasi rekap BLBI,” tegas dia. YK/SB/uyo/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment