Koran Jakarta | August 25 2019
No Comments
Menkumham, Yasonna Laoly, Terkait Polemik Penggunaan Lahan di Tangerang

Jangan Menyetop Pelayanan Publik

Jangan Menyetop Pelayanan Publik

Foto : ANTARA/ARIF FIRMANSYAH
A   A   A   Pengaturan Font
Polemik antara pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Pemerintah Kota Tangerang dipicu oleh lambatnya perizinan yang dikeluarkan pihak Pemerintah Kota Tangerang atas pembangunan gedung Politeknik Kemenkum HAM di atas tanah milik Kementerian Hukum.

 

Sampai kemudian, hal itu dikritik Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, saat meresmi­kan gedung Politeknik. Ru­panya kritikan Yasonna dibalas oleh Wali Kota Tangerang, Arief Rachadio Wismansyah, dengan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemutusan beberapa layanan seperti lampu JPU dan pengangkutan sampah serta aliran air PDAM di gedung milik kementerian hukum.

Tak hanya itu, Pemkot Tangerang juga menyegel bangunan Politeknik milik kementerian dengan alasan be­lum mempunyai izin. Karena polemik makin panas, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pun ikut turun tangan. Menteri Tjahjo menyayangkan tindakan pencabutan beberapa layanan publik.

Untuk menyelesaikan polemik, Tjahjo kemudian memerintahkan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, untuk melaku­kan mediasi, memper­temukan Wali Kota Tangerang dengan pihak Kementerian Hukum. Hari Kamis (18/7), mediasi pun digelar di Kan­tor Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, kedua pihak sepakat menyudahi polemik. Keduanya juga sepakat untuk saling mencabut laporan ke polisi.

Usai menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor, di Bogor, Jawa Barat, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyinggung soal polemik di atas. Pada wartawan yang mewawa­ncarainya, Yasonna mengatakan bahwa baru kali ini ia mengalami persoalan seperti ini, berpolemik dengan ke­pala daerah. Berikut petikan wawa­ncara Menteri Yasonna dengan para wartawan di Bogor.

Tanggapan Anda mengenai polemik dengan Wali Kota Tangerang?

Terus terang, selama saya menjabat sebagai menteri, baru pertama kali terlibat persoalan seperti ini (berpolemik dengan kepala daerah). Karena se­lama ini, kami belum pernah menerima persoalan-persoalan seperti ini sebelumnya.

Pihak Pemkot Tangerang melaporkan ke polisi dan menganggap pembangunan gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Poli­teknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tanggapan Anda?

Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar. Kita ini Kementerian Hukum dan HAM, kita selalu taat asas. Perlu saya jelaskan, bangunan gedung yang berdiri di atas lahan seluas 22 hektare itu untuk kepentingan masyarakat, yaitu menciptakan sumber daya manusia di lembaga keimigra­sian maupun pemasyarakatan. Jadi, bangunan yang kita bangun juga untuk kepentingan masyarakat. Bukan ke­pentingan pribadi, ego sektoral.

Kemendagri memediasi Kementerian Hukum dengan pihak Wali Kota Tangerang. Hasilnya, sepakat untuk berdamai. Harapan Anda ke depan setelah polemik ini?

Saya berharap kasus ini tidak berulang. Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang baik, kementerian dengan daerah harus saling berkoordinasi dengan baik.

Ke depannya, pertama jangan men­tang-mentang. Kedua berkoordinasi dengan baik, buka komunikasi dengan baik, dalam artian jangan menyetop pelayanan publik. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment