Koran Jakarta | June 24 2017
No Comments
Pendidikan Nasional

Kebijakan Sekolah Lima Hari Dibatalkan

Kebijakan Sekolah Lima Hari Dibatalkan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA — Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang program Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Keputusan ini diambil Presiden Jokowi seusai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ma’ruf Amin, ke Istana, Jakarta, Senin (19/6).


Kebijakan yang mengubah waktu sekolah menjadi lima hari dan delapan jam per hari itu sempat menuai penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari ormas PBNU.

Seusai pertemuan dengan Presiden, Ma’ruf yang didampingi Muhadjir langsung menggelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

Selama sesi jumpa pers hingga tanya-jawab berlangsung, hanya Ma’ruf yang bicara dan menjawab pertanyaan wartawan, sementara Muhadjir hanya berdiri mendampingi Ma’ruf dan tak mengeluarkan pernyataan apa pun.


“Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata Ma’ruf Amin.


Ma’ruf mengatakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 itu akan diganti dengan peraturan presiden.

Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu, termasuk ormas Islam, seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah.


Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah. “Sehingga masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu,” ucap Ma’ruf. fdl/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment