Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments

Kekeringan dan Problem Negara

Kekeringan dan Problem Negara

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh Ribut Lupiyanto

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah resmi usai. Hal ini se­telah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan keputus­annya dalam menangani si­dang sengketa hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. MK pada Kamis (27/6) memu­tuskan menolak seluruh dalil gugatan Prabowo-Sandi. Arti­nya, Jokowi-Makruf 2019 te­tap mengikuti ketetapan KPU yaitu Jokowi-Makruf Amin. Pelantikan Jokowi-Makruf Amin sesuai jadwal akan dilaksakanakan oleh Majelis Per­musyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2019.

Suhu politik belum sepenuhnya dingin. Apresiasi patut diberikan Prabowo-Sandi te­lah menerima keputusan MK. Namun, rekonlisiasi kedua kubu masih sekadar ilusi. Per­temuan Jokowi dan Prabowo yang dinanti sebagai simbol rekonsiliasi belum terealisasi. Suasana politik kini masih ke­ring dan hambar. Kasak-kusuk pembagian kue kekuasaan jus­tru lebih mendominasi.

Di sisi lain tantangan per­masalahan lapangan telah menanti Jokowi-Makruf. Salah satunya adalah permasalahan klasik bencana, khususnya kekeringan. Indonesia sebagian besar kini masuk pada musim kemarau. Kerawanan kekeringan terjadi di banyak wilayah. Komitmen politik dalam mengatasi kekeringan secara komprehensif dan berkelanjutan dibutuhkan pembuktiannya.

Bencana Kekeringan

Badan Meteorologi, Klima­tologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat potensi kekeringan meteorologis (iklim) di seba­gian besar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan kriteria pan­jang hingga ekstrem. Berdasar­kan luasan wilayah, 37 persen wilayah Indonesia telah me­masuki musim kemarau dan 63 persen wilayah masih meng­alami musim hujan. Tengah, Kalimantan barat, dan Sulawe­si Selatan. Kekeringan itu bisa berakibat buruk pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan, kelangkaan air bersih, dan peningkatan potensi ter­jadi kebakaran.

Tercatat wilayah yang memiliki status Awas potensi kekeringan adalah yang telah mengalami HTH lebih dari 60 hari dan prakiraan curah hujan rendah (kurang dari 20 milimeter) dalam 10 hari mendatang dengan pelu­ang lebih dari 70 persen. Dae­rah-daerah itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sebagian Besar Jawa Timur, DI Yogyakar­ta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk wilayah dengan sta­tus Siaga potensi kekeringan adalah yang telah mengalami HTH lebih dari 31 hari serta prakiraan curah hujan rendah (kurang dari 20 mm) dalam 10 hari dengan peluang lebih dari 70 persen. Wilayah-wilayah de­ngan status siaga ini adalah Ja­karta Utara dan Banten (Lebak, Pandeglang, dan Tangerang).

Daerah dengan status Waspada potensi kekeringan ada­lah yang telah mengalami HTH lebih dari 21 hari dan prakiraan curah hujan rendah (kurang dari 20 mm) dalam 10 hari de­ngan peluang lebih dari 70 per­sen. Daerah-daerah itu terda­pat di Aceh, Jambi, Lampung, Kalimantan

Bencana alam sebagaimana dipaparkan di atas semakin kompleks ketika dikorelasikan dengan bencana sosial politik. Korupsi, kriminalitas, narkoba, dan bencana sosial lainnya se­tiap hari menjejali informasi media. Variasi bencana ini se­jatinya saling berkaitan mem­bentuk lingkaran setan.

Bencana alam antropogenik dominan disebabkan bencana sosial. Misalnya dalam kasus banjir. Banjir sebagian besar disebabkan oleh perusakan lingkungan mulai hulu hingga hilir. Pembangunan terjadi ti­dak terkendali dan menurunkan daya dukung lingkungan. Kondisi ini semakin masif ter­jadi lantaran perselingkuhan antara pengusaha dengan ok­num birokrat dan politisi. Indi­kasinya dapat dilihat dari kasus korupsi, pungutan liar perizinan, gratifikasi, dan lainnya.

Kejahatan korporasi di bi­dang kehutanan mencapai ra­tusan triliun Rupiah. Nilai ini akan semakin besar jika ditam­bah bidang industri, pertam­bangan, dan lainnya. Impli­kasinya ruang akan diperkosa tidak sesuai rencana. Fenomena pelanggaran tata ruang kadang juga menjadi dilema ditengah tuntutan peningkatan pendapatan daerah.

Proses selanjutnya pascakerusakan lingkungan pasti terjadi bencana alam. Be­lum berhenti sampai disini, dana penan­ganan bencana ra­wan dikorupsi. Se­tiap penanggulangan bencana melahirkan banyak proyek pem­bangunan infrastruktur baru. Lagi-lagi kerawa­nan korupsi mengintai mulai dari awal penganggaran hingga pembangunan. Korupsi ini menimbulkan kerawa­nan bencana kembali. Begini seterusnya potensi lingkaran setan kebencanaan terjadi di negeri ini.

Komitmen Politik

Isu penanggulangan menggema ketika bencana mengha­dang, tetapi menguap sesaat pascabencana. Semakin rumit ditambah dengah karakter bi­rokrasi yang tumpang tindih serta lemahnya koordinasi antar wilayah. Fenomena ini menuntut komitmen semua pihak untuk mengelola ben­cana kekeringan secara ter­padu dan kontinu.

Pertama, keterpaduan an­tar bidang. Bencana yang membentuk lingkaran setan membutuhkan pendekatan lintas bidang. Penanggulangan bencana membutuhkan pendekatan bidang sosial, bu­daya, ekonomi, spiritual, poli­tik, hukum, teknik, psikologis, dan lainnya secara kompre­hensif. Misalnya banjir tidak hanya membutuhkan teknik hidrologi, tetapi juga sosiologi, geografi, antropologi, hukum, politik, agama, dan lainnya.

Kedua, keterpaduan antar pemangku kepentin­gan. Penyakit kepe­mimpinan bangsa ini salah sa­tunya adalah ego sektoral, baik internal pemerintah maupun dengan pihak lain. Tumpang tindih, saling tuding, dan saling tunggu se­ring terjadi di sektor birokrasi. BNPB dan BPBD diharapkan dapat menjadi koordinator da­lam harmonisasi antar elemen.

Ketiga, keterpaduan an­tar daerah. Otonomi daerah salah satu kelemahannya ada­lah menumbuhkan sikap eg­oregional. Penanggulanagan bencana ekologi membutuh­kan koordinasi hulu-hilir lin­tas daerah administrasi. Dalam hal ini selain kedewasaan dan komitmen setiap pemimpin daerah juga dibutuhkan peran struktur di atasnya.

Keempat, keberlanjutan program penanggulangan bencana. Pascabencana selain si­fatnya pemulihan juga penting diupayaka antisipasi agar ben­cana serupa tidak terjadi. Semua ini butuh anggaran dan payung hukum. Komitmen pemimpin daerah dan legislator dibutuh­kan untuk mendukungnya. Ren­cana strategis penanggulangan bencana penting disusun dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. RTRW, RPJP, dan RPJM juga mesti diarahkan berbasis pengurangan resiko bencana. Hal yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi pelak­sanaannya.

Kelima, penegakan hukum khususnya korupsi. Pelaku ko­rupsi terkait pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dituntut berdasarkan pasal 98 KUHAP dengan meminta uang pengganti atas kerugian negara yang diakibatkan. Penegakan hukum dilakukan melalui pemberlakuan sistem per­tanggungjawaban korporasi. Tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup sudah dirumus­kan dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya: UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutana, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 14 Tahun 2008 ten­tang perkebunan, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perpajakan, UU Nomor 17 Ta­hun 2006 tentang Kepabean dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Per­lindungan Lingkungan Hidup.

Jangan sampai tahun politik justru menjadi pintu terjadinya bencana yang lebih besar dan kompleks di waktu menda­tang. Masyarakat mesti kritis mengawal kepemimpinan ke depan agar berkualitas dan berintegritas demi berkurang­nya resiko bencana lima tahun mendatang. Penulis Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment