Koran Jakarta | November 19 2017
No Comments
Ramah Lingkungan - Skema yang Tepat untuk Tekan Ketergantungan Impor BBM

Kementerian ESDM Dorong Kembangkan Mobil Listrik

Kementerian ESDM Dorong Kembangkan Mobil Listrik

Foto : ANTARA/Muhammad Iqbal
A   A   A   Pengaturan Font
Apabila pengembangan mobil listrik cepat direalisasikan, dengan sendirinya devisa negara ikut terselamatkan.

 

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pengembangan mobil listrik. Kebijakan tersebut dibuat untuk menopang pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Peningkatan pemanfaatan EBT merupakan langkah tepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.


Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyampaikan bahwa Presiden telah menugaskan kementerian teknis terkait untuk merancang peraturan terkait dengan mobil listrik. Melanjutkan itu, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi K Sumadi.


“Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nantinya akan membantu di sektor transportasi,” ungkapnya, di Jakarta, pada Rabu (13/9).


Jonan menjelaskan bahwa sumber energi yang digunakan untuk mobil listrik itu kelak bisa berasal dari beberapa jenis EBT di Tanah Air. Misalnya, panas bumi atau geothermal, surya, hydro, dan juga dari energi fosil yang dimiliki saat ini seperti gas bumi dan batu bara. Ini penting untuk mendorong energy security di dalam negeri.


Jonan mengungkapkan bahwa upayanya mempercepat pengembangan mobil listrik karena ketergantungan pada bahan bakar fosil tak bisa lagi diteruskan pada masa mendatang. Lagi pula produksi minyak yang terus menurun menjadi alasan kuat menggenjot pemanfaatan energi terbarukan.


Saat ini, kebutuhan BBM Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Jika pertumbuhannya 5 persen per tahun, pada tahun 2025 kebutuhan BBM domestik sebesar dua juta bph. Itu merupakan jumlah yang tidak sedikit.


Skema yang Tepat


Percepatan pengembangan mobil listrik juga dipandang skema tepat untuk menekan ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Apabila pengembangan mobil listrik berjalan dengan sendirinya devisa negara ikut terselamatkan.


Diketahui, beberapa negara akan menerapkan larangan penjualan kendaraan bermesin diesel dan bensin, misalnya Norwegia tahun 2025, Jerman, Inggris, Amerika, dan India tahun 2030, serta Prancis tahun 2040.


Untuk mendukung hal tersebut, PLN juga siap ditugaskan untuk bangun Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) sebagaimana Pertamina diberi tugas oleh pemerintah untuk membangun SPBU, seperti halnya SPBU Pertamina.


Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengaku siap untuk melaksanakan isi dari Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan untuk percepatan kendaraan listrik sebagai transportasi. Apalagi, Gaikindo sudah memilik beragam produk mobil listrik. Hanya yang dipersoalkan kini ialah kapan mau dibawa ke Indonesia dengan harga yang terjangkau.


Dalam pengembangan mobil listrik, terangnya, Indonesia bersaing dengan Thailand yang juga saat ini sedang mengembangkan hal yang sama. Namun, Indonesia volumenya lebih menjanjikan. Untuk itu, perlu ada sinergi bersama antara pemerintah dengan pengusaha.


Butuh Insentif


Kukuh mengakui bahwa harga mobil listrik saat ini masih lebih mahal dibandingkan dengan harga mobil berbahan bakar minyak, yakni sekitar 20–30 persen. Untuk itu, perlu dicarikan solusinya agar harganya dapat terjangkau oleh konsumen Indonesia.


Solusi dimaksud, seperti insentif yang lebih panjang. Industri otomatif itu bukan industri dadakan, tetapi industri yang memerlukan komitmen jangka panjang.

“Kalau kita ngomong lima tahun itu baru satu model, jadi memerlukan komitmen jangka panjang yang mungkin memerlukan tax holiday selama 10 hingga 15 tahun untuk invest di Indonesia menjadi lebih menarik untuk investor,” pungkasnya. ers/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment