Kemhan Harus Perkuat Penguasaan Teknologi Pertahanan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Strategi Pembangunan

Kemhan Harus Perkuat Penguasaan Teknologi Pertahanan

Kemhan Harus Perkuat Penguasaan Teknologi Pertahanan

Foto : ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
PAMERAN ALUTSISTA I Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto (ketiga dari kiri), Menko Polhukam Mahfud MD (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga dari kanan) dan Dirut PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro, meninjau pameran alutsista di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan harus ada penguatan terhadap pengua­saan teknologi pertahanan, yak­ni teknologi otomatisasi, sensor, dan teknologi informasi (TI).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kem­han), TNI, dan Polri Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).

“Pertama, teknologi otoma­tisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Ke depan, ini akan berkembang dengan san­gat pesat,” ujar Presiden.

Hal kedua, teknologi sen­sor yang mengarah kepada pengembangan sistem pengin­deraan jarak jauh. “Ini beber­apa kali kita gunakan dalam operasi-operasi. Yang ketiga, teknologi IT, seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata otonom serta pertahanan siber. Semuanya nanti akan ke sana,” paparnya.

Menurut Presiden, semua itu membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat, terutama menilik kegunaannya untuk 20, 30, sampai 50 tahun yang akan datang. “Harus dihitung, harus dikalkulasi semuanya se­cara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investa­si pertahanan,” tegas Presiden.

Presiden juga bercerita bahwa dirinya belum lama ini berbicara dengan Menteri Per­tahanan (Menhan) Prabowo Subianto bagaimana meng­hidupkan rencana ke depan untuk industri strategis.

“Kemandirian kita dalam membangun ini harus serius kita mulai. Yang saya lihat di negara-negara yang lain, mini­mal industri-industri ini ha­rus diberikan yang namanya pesanan atau order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana in­vestasinya itu menjadi terarah, mana yang akan dituju itu men­jadi jelas. Enggak bisa lagi kita tiap tahun, enggak bisa,” sam­bungnya.

Menurut Presiden, Undang-Undang Industri Pertahanan juga mengharuskan adanya transfer tekonologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pen­ingkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produk­si antara BUMN dengan kor­porasi swasta dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) agar bisa satu jalur.

Terkait anggaran, Presiden meyakini Menhan dapat meng­gunakannya dengan efisien dan efektif. “(Menhan) Kalau urusan anggaran ini itu detail, karena berkali-kali berdiskusi dengan saya, hampir hafal di luar ke­pala. Saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak bo­leh ada mark up lagi, dan yang paling penting mendukung in­dustri dalam negeri kita,” tegas Presiden. fdl/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment