Koran Jakarta | September 23 2019
No Comments
Dosen Hukum Administrasi Publik UGM, Richo Andi Wibowo, Terkait Praktik Korupsi Kepala Daerah

Kepala Daerah Sering Merasa sebagai “Raja Kecil”

Kepala Daerah Sering Merasa sebagai “Raja Kecil”

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Meski sudah sering dipublikasi mengenai banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus korupsi, tetapi masih saja ada kepala daerah yang tak peduli.

 

Buktinya, mereka tetap melakukan praktik korupsi. Selasa (3/9) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali melakukan OTT yang menjaring Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan OTT itu bermula dari informasi adanya permintaan dana dari Suryadman melalui Kepala Dinas PUPR Bengkayang, Alexius, dan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang, Agustinus Yan. Untuk membahas perilaku kepala daerah yang korup tersebut, Koran Jakarta mewawancarai pengajar Hukum Administrasi Publik UGM, Icho Andi Wibowo, Rabu 4/9). Berikut petikannya.

Kenapa kepala daerah tak mengambil pelajaran dari penangkapan koleganya?

Pertama, kepala daerah merasa sebagai raja kecil yang jauh dari pengawasan. Terkadang aparat penegah hukum (APH) di daerah masih dipandang bisa “dikondisikan”. Sehingga, mereka merasa berani untuk melanggar. Situasi ini berkelindan dengan lemahnya pengawasan masyarakat di daerah termasuk pengawasan pers dan LSM. Dalam beberapa kasus, beberapa APH di level daerah justru ikut bermain sehingga semakin komplit potret buram yang ada.

Apakah politik biaya tinggi saat proses pilkada ikut mendorong kepala daerah melakukan korupsi?

Benar, politik biaya tinggi berkontribusi mendorong motif balik modal. Tapi, modal sudah balik, perilaku koruptif mereka kerap masih melekat. Korupsi sudah menjadi habitus kita.

Kemudian, otonomi daerah ikut menyumbang perilaku korup kelapa daerah?

Penyimpangan sejatinya selalu berkelindan dengan kewenangan. Tapi, saya khawatir agak terlalu menyimplifikasi jika disimpulkan sebagaimana yang ditanyakan. Pada intinya, hukum beserta segenap penegak hukum adalah ujung tombak untuk merekayasa sosial. Maka penting untuk memastikan agar mereka tidak menjadi bagian dari masalah.

Bagimana dengan fungsi inspektorat daerah?

Riset saya menunjukkan bahwa inspektorat bagus dan dapat berperan dengan baik sebagai mata dan telinga pimpinan lembaganya sepanjang memang dia diberdayakan dan diberikan kesempatan oleh pimpinan institusinya. Jika pimpinan tersebut tidak memiliki komitmen untuk membentuk pemerintahan yang baik, maka inspektorat akan mandul atau bahkan dimandulkan.

Jadi inspektorat pun tergantung pada kepala daerah?

Karena memang secara kelembagaan di bawah sekda. Jadi memang posisi terlalu bawah. Tapi, inspektorat yang dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan good governance, seperti Kemenku misalnya, sudah bagus kinerjanya, karena kualifikasi mereka bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan BPKP. Sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kinerja Inspektorat memang terus disorot karena dipandang kurang prima dalam menjalankan tugasnya. Tudingan ini dipicu akibat maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi.

Jadi perlu reposisi inspektorat?

Itu bisa saja, tapi kita itu sudah banyak lembaga. Penegak hukum juga banyak. Saya khawatir yang terjadi justru timpang tindih kewenangan.

Bagiaman peran aparat penegak hukum dalam mencegah korupsi?

Menurut antropolog politik, Samuel Huntington - juga muridnya Francis Fukuyama- korupsi itu adalah hal yang dulu kerap terjadi karena tidak ada demarkasi yang tegas mengenai barang milik publik dengan barang milik pribadi (privat). Dan hukumlah satusatunya yang bisa membenahi itu, melakukan rekayasa sosial dari waktu ke waktu. Aparat penegak hukum dan pengadilanlah yang berperan sebagai pendidik sosial masyarakat untuk mengingatkan dan mengajarkan bahwa pelanggaran demarkasi tersebut adalah keliru. eko sugiarto putro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment