Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, Terkait Pembentukan Kabinet Pemerintahan Mendatang

Keputusan Jatah Menteri Itu Hak Prerogratif Presiden Joko Widodo

Keputusan Jatah Menteri Itu Hak Prerogratif Presiden Joko Widodo

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Isu kabinet rekonsiliasi terus berhembus pascakemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Walaupun hasil pemilu masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak Prabowo-Sandi, namun ada sinyal dari dua partai koalisi 02, PAN dan Partai Demokrat, yang akan merapat ke koalisi 01.

 

Untuk mengupas hal terse­but lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, usai acara silaturahmi dan halal­bihalal Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/6). Berikut hasil pembahasannya.

Sinyal dari dua partai koalisi sebelah merapat ke Jokowi, apa pendapat Anda?

Tentunya saya katakan ini hak prerogratifnya presiden terpilih. Serahkan ke Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Pada intinya, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf melihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, welcome, karena un­tuk kepentingan bagaima­na mem­perkuat kursi di DPR. Kedua, haknya Jokowi sebagai presiden terpilih. Sampai saat ini, para ketua umum parpol belum membahas soal pembentukan kabinet.

Apakah ketua umum partai sudah diajak bicara oleh Jokowi?

Saya tidak tahu persis, tapi saya yakin secara bilateral sudah ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu tentunya Presiden minta masukan, yah. Tapi sekali lagi, tentunya finalnya nanti setelah para ketum partai koalisi ini berkum­pul dengan mengundang dan kira-kira di situ “gongnya”.

Berarti akan dibi­carakan bersama partai koalisi?

Iya, saya yakin kalau bicaranya tentang kursi di DPR itu sifatnya multilateral nanti.

Kalau soal kabinet?

Kabinet sampai sekarang belum dibicarakan, walaupun sudah banyak bocoran. Partai Golkar sendiri kan sudah ada masukan dari dewan pakar. Namun, sampai saat ini ketum belum membahas dengan kita.

Apa yang menyebabkan belum dibahas?

Yang pertama tentunya kita be­lum tahu, berapa sih alokasi kursi menteri yang diberikan kepada Par­tai Golkar. Kedua, tentunya apakah kursi tersebut apakah terkait dengan kompetensi yang kita miliki, siapa orangnya, dan tentunya ini belum. Tentunya kalau udah tahu kompetensinya gampang kita me­nyesuaikan. Sampai saat ini belum, masih menunggu.

Terakhir, apakah ada resistensi dari internal koalisi soal kemungkinan jatah menteri dari luar koalisi?

Kalaupun ada, itu wajar saja. Tapi sekali lagi, keputusan jatah menteri itu hak prerogratif Jokowi sebagai presiden terpilih. Kalau itu ada mungkin ganjelan-ganjelan sedikit, saya pikir wajarlah. Pada intinya, kami menyerahkan sepenuhnya urusan menteri kepada Presiden Jokowi. trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment