Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Proses Legislasi

Ketua DPR Pastikan Pengesahan RKHUP Ditunda

Ketua DPR Pastikan Pengesahan RKHUP Ditunda

Foto : ANTARA/PUSPA PERWITASARI
SIKAP PRESIDEN I Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Un­dang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Saya sebagai pimpinan DPR sudah melakukan komu­nikasi dengan beberapa pimpinan fraksi dan sepakat untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan oleh Presi­den sebagai pihak pemerintah,” ujar Bamsoet saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (20/9).

Bamsoet mengatakan rencana pengesahan RKUHP pada sidang paripurna Selasa (24/9) dapat dipastikan ditunda, sembari melakukan pengecekan terhadap pasal-pasal RKUHP yang masih pro dan kontra serta akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pasal-pasal tersebut.

“Jadi, bukan dibatalkan, tapi untuk menunda. Peme­rintah sudah menyampaikan melalui Presiden, meminta kepada DPR agar pengesahan RKUHP ditunda atau di-hold sementara, karena ada beberapa pasal yang masih pro dan kontra,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengesahan RKUHP tidak disahkan DPR periode 2014–2019. “Setelah mencermati masukan-masukkan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi-subtansi RKUHP, (dan) masih ada materi yang butuh pendalaman lebih lanjut. Saya perintahkan Menkumham (Yasonna H Laoly) untuk sampaikan sikap ini pada DPR agar pengesahan RKUHP ditunda, dan pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya, Presiden memerintahkan Menkumham Yasonna H Laoly menjaring masukan-masukkan dari ber­bagai kalangan masyarakat sebagai bahan dalam rangka menyempurnakan RKUHP yang ada saat ini.

“Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal. Nanti, ini yang akan kami komunikasikan, baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi yang ada,” kata Presiden.

Rapat Bamus

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Ke­adilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mempersilakan jika Presiden ingin menunda pengesahan RKUHP.

“Namun, diharapkan Presiden bersabar menunggu ke­putusan DPR, apakah menerima permintaan Presiden un­tuk ditunda atau tidak. Soalnya sudah melalui pembahasan yang panjang dan juga sudah ada keputusan di tingkat satu. Ditunda atau tidak, tentu harus rasionalisasinya bukan emosi semata,” ucapnya.

Menurut Nasir, keputusan DPR untuk mengabulkan permintaan Presiden tergantung pada rapat Badan Musya­warah (Bamus) yang akan dilangsungkan Senin (23/9). Jika pimpinan fraksi banyak yang setuju dengan permintaan Presiden, maka RKUHP akan ditunda pengesahannya dan akan dikaji ulang kembali. fdl/tri/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment