Koran Jakarta | September 23 2019
No Comments
Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, Terkait Masa Depan KPK

KPK Harus Prioritaskan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

KPK Harus Prioritaskan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Sebanyak 10 nama calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserahkan panitia seleksi (pansel) kepada Presiden RI, Joko Widodo, pada Senin (2/9) lalu.

 

Presiden kemudian meneruskan 10 nama tersebut meski ada sejum­lah protes dari kalangan pegiat antikorupsi terkait nama ter­tentu. Terlepas dari pro-kontra atas proses seleksi capim KPK, sudah seharusnya kita fokus memikirkan masa depan lembaga antirasuah ini dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam empat tahun mendatang.

Karena itu, Koran Jakarta, mengupas tema ini dengan mewawanca­rai Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan. Berikut kutipannya.

Apa yang harus dilakukan Komisioner KPK dalam empat tahun ke depan?

KPK harus memperluas kerja sama untuk secara masif mengem­bangkan program pencegahan. KPK juga harus bekerja sama dengan pihak swasta termasuk koor­porasi untuk membangun dunia usaha yang bersih dan sehat.

Pada Kepemimpinan Agus Rahardjo ini, apa yang harus di lanjutkan dan apa yang harus di evaluasi untuk kepemimpinan mendatang?

Kalau kita lihat dari yang seka­rang (kepemimpinan KPK periode sebelumnya) IPK kita tidak naik banyak, kalau gak salah dari 37 hanya naik 1 jadi 38. Tapi memang itu sekali lagi, kenaikan IPK bukan semata-mata tanggung jawab KPK. Tetapi bagaimana­pun, KPK berkewajiban untuk bagaimana mengajak atau melibatkan partisipasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama mem­bersihkan Indonesia dari korupsi.

Itu barang kali yang belum berhasil, dalam artian dalam hal ini khususnya adalah bagaimana KPK bisa mendorong, kepolisian, ke­jaksaan, dan juga penga­dilan untuk member­sihkan diri dari korupsi, dan kemu­dian bersama-sama lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi. Ini menurut saya sangat penting dan harus menjadi tugas untuk pimpinan KPK ke depan.

Kalau dari segi pemberantasan korupsi sendiri apa yang harus ditingkatkan lagi?

Sekarang memang kan salah satu kritik terhadap KPK adalah kok perkaranya hanya operasi tangkap tangan (OTT). Tapi ini tidak berarti kemudian harus anti OTT, OTT bagus, OTT bisa terus dilakukan. Tetapi tentu selain OTT harus lebih selektif dalam mengembangkan kasus berdasarkan laporan dari masyarakat.

Kedua adalah saya kira KPK sudah banyak melakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi, upa­ya pence­gahan lebih masif barang­kali diperlukan. Saya berharap sebenarnya KPK bisa bekerja sama dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia, dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun perilaku antikoruptif di sekolah dari usia dini.

Bagaimana dengan kasus-ka­sus besar yang belum dituntaskan KPK?

KPK yang sekarang kan menun­tut Pak Temanggung (bekas tersangka kasus BLBI) misalnya. Tentu kan karena ada keyakinan bahwa itu adalah peristiwa pidana. Walaupun kan akhirnya gagal di pengadilan. Tapi kan kegagalannya kan pada putusan yang tidak terlalu clear, karena tiga hakim dengan tiga pendapat.

Oleh karena itu, menurut saya, apa yang di yakini oleh KPK periode sekarang tentang kasus BLBI ya harus dilanjutkan dulu oleh kepe­mimpinan di periode mendatang. Kecuali kalau pimpinan di periode mendatang punya pandangan lain (terhadap kasus BLBI) sean­dainya mereka punya pandangan lain maka harus di kemukakan kepada publik. Supaya publik tidak menunggu dan bisa mengerti kalau pimpinan kpk mengubah kebi­jakannya. Tapi kalau tidak maka mereka berkewajiban untuk melan­jutkan itu (kasus BLBI).

Terkait pemidanaan, apakah ada yang perlu diberatkan lagi?

Menurut saya, tidak ada yang salah dari apa yang sudah diberi­kan KPK. Soal penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa putusan pidana koruptor masih rendah itu dilaku­kan di putusan pengadilan. Tapi, KPK kan waktu menuntut sudah cukup tinggi. Oleh karena itu, kalau masih berpendapat bahwa faktor berat ringannya pemidanaan pu­nya peran penting (sikap koruptif di Indonesia), maka barangkali bagaimana KPK bisa berdialog dengan Mahkamah Agung (MA) soal itu. Tetapi itu bukan salah KPK, karena KPK selama ini telah melakukan penuntutan atau pemi­danaan yang cukup berat. yolanda permata ps/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment