Koran Jakarta | July 21 2017
No Comments
Pemberantasan Korupsi

KPK Perbanyak OTT agar Terjadi Efek Jera

KPK Perbanyak OTT agar Terjadi Efek Jera

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA — Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi memperbanyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan bagian dari strategi untuk membongkar korupsi yang sangat tersembunyi. OTT juga bertujuan agar terjadi efek jera.


Pengamat hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Wijoyo, mengatakan semua pihak mesti mengapresiasi kinerja KPK yang melakukan OTT.

“Upaya KPK melakukan OTT patut diapresiasi semua pihak. Ini memberi pesan kepada siapa pun agar jangan bermain-main dengan uang negara, uang rakyat,” katanya saat dihubungi, Minggu (18/6).


Suparto menyatakan langkah KPK melakukan OTT jangan dilihat besar dan kecilnya barang bukti, sebab dari tetesan-tetesan kecil juga bisa menjadi guyuran yang besar.

Selain itu, perlu dicermati soal institusi yang menjadi sasaran KPK akhir-akhir ini, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang tugas keduanya adalah merancang anggaran dan mengeksekusinya.


“]OTT juga berfungsi sebagai warning bagi mereka yang selama ini beranggapan bahwa KPK hanya mengincar korupsi satu miliar rupiah. Nah, dengan OTT di bawah satu miliar rupiah harus membuat anggota DPRD dan SKPD di daerah berpikir ulang untuk korupsi maupun,” jelasnya.


Selama Ramadan ini, KPK telah melakukan OTT sebanyak empat kali. OTT pertama terkait kasus suap opini WTP antara Kementerian Desa PDTT dan BPK yang dilakukan satu hari menjelang Ramadan.

OTT berikutnya terkait kasus suap antara dinas-dinas di pemprov Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur. Kemudian, KPK juga menangkap tangan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, dalam kasus suap di Kejati Bengkulu.

Terakhir adalah kasus suap di DPRD Mojokerto yang melibatkan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Ketua DPRD Kota Mojokerto, dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto.


Pencegahan Korupsi


Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menilai penangkapan di sejumlah daerah merupakan hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.

“Tahun ini, KPK membuat 21 provinsi menjadi wilayah korsupga (koordinasi dan supervisi pencegahan), ini merupakan salah satu strategi KPK dalam penindakan dan pencegahan terintegrasi,” kata Basaria.


Melalui koordinasi ini, kata Basaria, tim KPK bisa menambah informasi koordinasi dan supervisi penindakan. “Kami sekarang sudah ada di mana-mana. Kalau tidak berhenti juga, kemungkinan banyak dan akan banyak lagi OTT,” ujar Basaria. SB/mza/eko/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment