KPK Tahan Bupati Sidoarjo | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 26 2020
No Comments
Dugaan Penyuapan - Pelayanan kepada Warga Sidoarjo Berjalan Normal

KPK Tahan Bupati Sidoarjo

KPK Tahan Bupati Sidoarjo

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Setelah menyidik dengan cermat, penyidik KPK memutuskan untuk menahan Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah.

 

 JAKARTA -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Sidoarjo peri­ode 2010-2015 dan 2016-2021, H Saiful Ilah seusai penetapan­nya sebagai tersangka pada Rabu (8/1). Tersangka dalam kasus dugaan suap terkait de­ngan pengadaan proyek infra­struktur di Dinas PUPR Kabu­paten Sidoarjo, Jawa Timur itu ditahan selama 20 hari per­tama.

“Selain Saiful, turut dita­han lima tersangka lainnya. Pemberi ditahan di Pomdam Jaya Guntur. Selebihnya, pihak penerima ditahan di rumah ta­hanan (Rutan) KPK,” kata pe­laksanaan tugas (Plt) Juru Bi­cara Penindakan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Kamis (9/1).

Menurut Ali, selain Saiful, tu­rut ditahan lima tersangka lain. Sebanyak dua orang diduga sebagai pemberi yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga, dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Sido­arjo, Sunarti Setyaningsih (SST) dan Pejabat Pembuat Komit­men (PPK) Dinas PU, BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Judi Tet­rahastoto (JTE). Sedangkan di­duga sebagai pemberi dalam kasus ini adalah pihak swasta yaitu Ibnu Ghopur (IGR) dan Totok Sumedi (TSM).

Sementara itu, Bupati Sidoarjo dan kelima tersangka lain ke luar gedung KPK sekitar pukul 03.50 WIB, Kamis (9/1) dini hari. Berseragam rompi orange dan mengenakan bor­gol di dua pergelangan tangan, Bupati Sidoarjo sedikit berbi­cara terkait dengan kasus yang menjeratnya tersebut.

“Ya kita kurang tahu (kasus dugaan suap yang menjerat­nya). Saya sendiri nggak dapat apa-apa,” kata Saiful sambil berjalan ke mobil tahanan yang menjemputnya.

Dalam kasus ini diduga Bupati Saiful menerima uang total 550 juta rupiah dari kon­traktor Ibnu Ghopur (IGR). Sebagai rincian, penyerahan uang dari Ibnu kepada Bupati sebesar 350 juta rupiah dalam tas ransel melalui N (Novian­to), ajudan Bupati di rumah dinas Bupati pada saat opera­si tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (7/1) lalu. Kemudian, uang se­besar 200 juta rupiah diduga diterima Bupati pada bulan Oktober 2019.

Selidiki Lama

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan Sprin­lid (penyelidikan) kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo ini sudah berlangsung lama seki­tar satu bulan lalu. Pada saat itu ditandatangani oleh pim­pinan periode sebelumnya yakni Agus Rahardjo cs pada 15 Desember 2019.

Saat itu, tambah Alex, De­was Pengawas (Dewas) KPK belum dilantik dan menjabat. Sehingga, jelasnya, tidak perlu ada izin Dewas KPK seperti yang tercantum dalam UU KPK baru yakni UU Nomer 19 Ta­hun 2019.

Saat dikonfirmasi apakah tidak takut jika para tersangka itu akan mengajukan prapera­dilan, Alex mengungkapkan praperadilan merupakan hak semua tersangka. “Kalau nanti ada yang keberatan dengan penandatanganan Sprindik, ya silakan. Nanti kita akan ja­wab di praperadilan. Itu hak tersangka gunakan haknya ka­lau merasa apa yang dilakukan KPK tak sesuai prosedur,” ung­kapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifud­din mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera menujuk pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tertangkap KPK bersama Bu­pati Sidoarjo Saiful Ilah.

“Posisi kepala OPD yang ko­song karena menjalani proses hukum, secepatnya dilakukan penunjukan penggantinya. Ja­batan bupati nantinya diisi Plt Bupati melalui surat keputusan dari Kementerian Dalam Ne­geri. Pemkab Sidoarjo masih menunggu surat keputusan tersebut karena sampai hari ini belum diterima Pemkab Sidoarjo,” ucapnya.

Nur Ahmad menjamin jika pelayanan Pemkab Sidoarjo kepada masyarakat dipasti­kan tetap berjalan normal. Dia juga menyampaikan jika sudah melakukan rapat de­ngan seluruh kepala OPD.  ola/SB/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment