Koran Jakarta | November 20 2019
No Comments
Dugaan Penyuapan I Darman Mappangara Ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat

KPK Tahan Direktur Utama PT Inti

KPK Tahan Direktur Utama PT Inti

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk mencegah terulang kembali penyuapan yang melibatkan jajaran direksi BUMN, perlu dibuat sistem yang lebih transparan.

 

JAKARTA - Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Industri Tele­komunikasi Indonesia (Inti), Darman Mappangara (DMP). Dia tersangkut kasus suap pe­kerjaan Baggage Handling Sys­tem (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dilaksanakan oleh PT Inti ta­hun 2019.

“Hari ini, penyidik menahan seorang tersangka atas nama DMP. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhi­tung sejak 18 Oktober hingga 6 November 2019 di Rutan Polres Jakarta Pusat,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakar­ta, Jumat (18/10).

Sebelumnya, KPK meme­riksa Darman dalam kapasi­tasnya sebagai tersangka ka­sus suap tersebut. “Dalam usaha saya berjuang untuk menghidupkan PT Inti ini ha­rus saya lewati. Semoga Allah memberi kekuatan dan kebe­naran akan terungkap di per­sidangan,” kata Darman yang telah mengenakan rompi ta­hanan usai diperiksa KPK.

KPK menetapkan Darman sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap tersebut pada Rabu (2/10). Se­belumnya, KPK telah terlebih dahulu menetapkan dua ter­sangka yakni Direktur Keuang­an PT AP II Andra Agussalam (AYA) dan staf PT Inti Taswin Nur (TSW).

Konstruksi Perkara

Dalam konstruksi perkara, tambah Febri, disebutkan bahwa pada 2019, PT Inti me­ngerjakan beberapa proyek di PT Angkasa Pura II dengan rincian proyek Visual Dock­ing GuidanceSystem (VDGS) 106,48 miliar rupiah, pro­yek Bird Strike 22,85 miliar rupiah, dan proyek pengem­bangan bandara 86,44 miliar rupiah.

Selain itu, tambah Febri, PT Inti memiliki daftar prospek proyek tambahan di PT Ang­kasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo dengan rin­cian proyek X-Ray enam ban­dara 100 miliar rupiah, Bag­gage Handling System di enam bandara seniai 125 miliar ru­piah, proyek VDGS 75 miliar rupiah, dan radar burung 60 miliar rupiah.

Kemudian, PT Inti diduga mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan tersangka An­dra yang merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II. Tersangka Andra diduga men­jaga dan mengawal proyek-proyek tersebut supaya dime­nangkan dan dikerjakan oleh PT Inti. KPK mengidentifikasi komunikasi antara tersangka Darman dan Andra terkait dengan pengawalan proyek-proyek tersebut.

Darman juga memerintah­kan staf PT Inti Taswin untuk memberikan uang pada Andra. Terdapat beberapa “aturan” yang diberlakukan yaitu dalam bentuk tunai. Jika dalam jum­lah besar maka ditukar dollar Amerika Serikat (AS) atau dol­lar Singapura, menggunakan kode “buku” atau “dokumen”.

Pada 31 Juli 2019, Taswin meminta sopir Andra untuk menjemput uang yang disebut dengan kode “barang paket” di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB. Taswin kemudian memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah dalam bentuk 96.700 dollar Singapura yang terdiri dari 96 lembar pecahan 1.000 dan tujuh lembar peca­han 100. Sekitar pukul 20.00 WIB, Taswin bertemu dengan sopir Andra untuk penyerahan uang tersebut.

Dalam kasus ini Darman di­jerat dengan Pasal 5 ayat 1 hu­ruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Ta­hun 1999 sebagaimana telah di­ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pjs Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Inti, Gde Pandit Andika Wicaksono menyebut­kan penetapan tersangka Darman tersebut tidak meng­ganggu operasional Perusa­haan. Hal ini diperkuat dengan langkah cepat dari Kementeri­an Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham, melalui pe­nerbitan SK-213/MBU/10/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 ten­tang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inti. ola/tgh/Ant/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment