KPU Tercoreng | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments

KPU Tercoreng

KPU Tercoreng

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan,  ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, saat akan berangkat ke Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (8/1). Selain Wahyu, ada tiga orang lain yang ditangkap. Salah satunya diduga calon legislatif dari PDIP.

Caleg ini diduga akan menyuap Wahyu terkait pergantian antarwaktu di DPR. Ia diduga akan memberikan uang kepada Wahyu sebesar 400 juta rupiah lewat dua orang perantara. Sumber lain menuturkan caleg ini adalah Harun Masiku.

Harun adalah calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia maju dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I nomor urut 6. Dapil Sumatera Selatan I ini meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau.

Harun tak terpilih menjadi anggota DPR dalam Pileg 2019. Adapun yang ditetapkan oleh KPU adalah Riezky Aprilia menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dalam rapat pleno KPU 31 Agustus 2019, PDIP sempat meminta Komisi Pemilihan Umum mencoret Riezky dari daftar anggota DPR terpilih. Partai Banteng mengajukan nama Harun, namun permintaan ini ditolak oleh KPU.

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu tentu sangat kontradiktif dengan semangat antikorupsi yang digadang-gadang lembaga penyelenggara pemilu ini. Penangkapan terhadap Wahyu juga cukup ironis. Apalagi rekam jejak Wahyu, menurut koleganya di KPU, dianggap cukup baik sejak meniti karier sebagai anggota KPU Banjarnegara.

Pada 2020 ini akan dilaksanakan Pilkada serentak. Di laman Kemendagri, pada 23 September 2020, KPU provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2020 di 270 daerah, dengan rincian sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur, meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Tentu saja, sebagai penyelenggara pilkada, publik berharap KPU dapat menjadi wasit yang adil.

Apalagi komisioner KPU sering berkoar-koar soal pentingnya menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang bersih. Bahkan, KPU sempat mewacanakan untuk melarang keikutsertaan mantan napi kasus korupsi dalam pilkada, kendati keputusan teranyar menyebut mereka masih bisa ikut dengan catatan sudah lima tahun keluar penjara.

KPU saat itu tak ingin kejadian seperti Bupati Kudus dan Tulungagung kembali terulang. Kala itu, dua pemimpin daerah yang terjerat kasus rasuah ini diketahui masih bisa melenggang ke kursi kepemimpinan kembali. Dalam kasus Pilkada Kudus, orang yang sudah mantan napi koruptor terpilih dan tertangkap lagi.

Di Tulungagung, kandidat yang masih dalam penjara, terpilih dan menang. Penangkapan Wahyu Setiawan ini tentu saja membuat rakyat kecewa. Seharusnya penyelenggara pemilu itu memiliki integritas tinggi dan netral. Jika komisioner dari penyelenggara atau wasit dalam sebuah kompetisi itu sudah korup, pemenang seperti apa yang hendak diharapkan.

Kasus penangkapan Wahyu ini adalah pukulan berat bagi intergritas kelembagaan KPU. KPU harus menjadikan momen penangkapan komisioner Wahyu itu untuk bersih-bersih total secara internal maupun pola hubungan eksternal. KPU mesti kooperatif dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus jual beli penetapan calon anggota legislatif tersebut.

Publik berharap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus yang melibatkan komisioner KPU dengan kader partai politik ini.

Apalagi sempat beredar khabar penyidik KPK tidak diizinkan masuk Kantor Pusat DPP PDIP dengan alasan tidak ada izin dari Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK diharapkan dapat merespon ritme kerja penyidik KPK yang berpacu dengan waktu dalam mencari alat bukti. Jangan sampai karena alasan prosedural akhirnya penyidik KPK kehilangan momentum mencari bukti-bukti pendukung untuk menyingkap keterlibatan unsure-unsur pengurus PDIP.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment