Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Ibu Kota Baru I Pemerintah Tidak Banyak Berinvestasi Melalui APBN

Lahan HTI Milik Pengusaha Diambil secara Bertahap

Lahan HTI Milik Pengusaha Diambil secara Bertahap

Foto : ANTARA/AKBAR NUGROHO
A   A   A   Pengaturan Font
Lahan konsensi HTI yang masuk dalam lokasi pembangunan ibu kota baru hanya dipegang oleh satu perusahaan.

 

JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, menegaskan pemerin­tah tidak akan mengambil alih sekaligus lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dipegang oleh pengusaha Su­kanto Tanoto untuk pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.

“Pemerintah akan mem­pertimbangkan keperluan lahan sesuai kebutuhan. Bila pemerintah membutuhkan 4.000 hektare lahan, maka la­han yang diambil cukup 4.000 hektare. Pengambilalihan la­han konsesi tersebut dilaku­kan secara bertahap atau tidak sekaligus,” tegas Sofyan di Kan­tor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9).

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan lokasi ibu kota negara baru di seba­gian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara Provinsi Kaliman­tan Timur. Adapun kebutuhan lahan untuk ibu kota baru sebesar 180.000 hektare.

Lahan Sukanto Tanoto yang berada di Kalimantan Timur itu berstatus HTI dan konsesinya digunakan oleh PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). IHM adalah pemasok utama bahan baku kertas yang diproduksi oleh APRIL Group milik Sukanto Tanoto.

Kebijakan pemerintah tidak mengambil sekaligus seluruh konsesi HTI Sukanto Tanoto itu bertujuan memberikan kesempatan kepada PT IHM memanfaatkan lahan tersebut terlebih dahulu untuk kepentingan produksinya.

Sofyan menuturkan, lahan yang masuk dalam lokasi pem­bangunan ibu kota baru hanya dipegang oleh satu perusahaan saja, yakni PT IHM. Kini, Ke­menterian ATR sedang meng­hitung berapa luasan lahan konsesi tersebut.

“Kelihatannya satu perusa­haan aja itu. Tapi banyak juga tanah negara kawasan hutan yang tidak ada kepemilikannya masih di bawah kontrol Men­teri Kehutanan langsung,” kata Sofyan.

Mengganggu Produksi

Sementara itu, Sukanto Tanoto menyatakan siap mengembalikan konsesi tanah yang ada di Kalimantan Timur untuk digunakan sebagai lokasi Ibu Kota yang baru. Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksa­mana menjelaskan, meski siap mengembalikan lahan itu, sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan pemerintah terkait penggunaan tanah di area konsesi PT ITCI Hutani Manunggal (IHM).

“Kami mendukung rencana tersebut dan kami percaya pemerintah akan memberikan pertimbangan dan soslusi ter­baik,” kata Agung.

Agung mengakui rencana pemerintah mengambil alih lahan HTI ini akan berpenga­ruh bagi kegiatan operasional perusahaan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan prasarana transportasi yang ada di kawasan ibu kota baru yang terletak di sebagian Ka­bupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sudah cukup memadai. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu terlalu banyak ber­investasi melalui APBN.

“Untuk transportasi itu ti­dak mengeluarkan investasi yang terlalu banyak dari APBN, karena modal dari Kalimantan Timur prasarana transportasinya sudah relatif baik dan banyak,” ujar Budi.

Budi memberikan contoh, bandara di Balikpapan mau­pun di Samarinda yang telah dikelola dengan baik oleh PT Angkasa Pura (AP) I, sehingga tidak memerlukan lagi angga­ran APBN untuk pengelolaan maupun untuk investasi pem­bangunannya.

“Sedangkan bandara di Sa­marinda yang tadinya milik Pemda, pak Gubernur sudah setuju kita buat kerja sama dengan swasta (KPBU). Mung­kin bila nanti ada bandara keti­ga, bisa dibiayai oleh AP I atau swasta sehingga negara tidak mengeluarkan anggaran,” tu­turnya. bud/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment