Melalui Inovasi, Upaya Efisiensi Harus Dilakukan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments
Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, tentang Persiapan Pilkada Serentak

Melalui Inovasi, Upaya Efisiensi Harus Dilakukan

Melalui Inovasi, Upaya Efisiensi Harus Dilakukan

Foto : KEMENDAGRI.GO.ID
A   A   A   Pengaturan Font
Tahun 2020, kembali akan digelar agenda politik penting yakni pemilihan kepala daerah serentak di sejumlah daerah. Lima tahun ke depan, baru hajatan politik nasional kembali digelar, yakni pemilu serentak tahun 2024.

 

Selama ini, problem klasik dari pemilu ke pemilu, baik itu pemilihan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, selalu soal data pemilih. Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Pelaksana Tu­gas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Komisi II minta agar DPT itu diurus oleh Kemendagri saja. Tanggapan Anda?

Nah, saya kira itu usulan yang positif sebenarnya. Ya, itu sebenarnya usulan positif kalau DPT atau Daftar Pemilih Tetap itu mengacu hanya kepada e-KTP atau KTP elektronik. Persoalannya di UU, daftar pemilih itu berdasar­kan DPT pemilu terakhir atau pilkada terakhir dengan mempertimbangkan daftar pemilih potensial. Jadi memang DP4 atau KTP elektronik tadi itu bukan satu-satunya sebagai sumber dalam penetapan daftar pemilih pemilu. Nah untuk melakukan itu harus ada revisi UU.

Jadi, usulan dari Komisi II itu sangat baik?

Idealnya seperti itu memang. Artinya, data ideal itu (data kepen­dudukan) bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis layanan pemerintahan, layanan untuk bisnis, perbankan, untuk layanan ksehatan, layanan pndidikan, misalnya siswa itu, layanan perpustakaan, juga bisa juga terkait dengan layanan pemerintah terkait dengan kepemiluan, sehingga benar-benar kita itu singel identity number. Itu yang kita rencanakan.

Kalau soal wacana penerapan e-Rekap bagaimana?

Iya itu kan di norma UU kan be­lum bunyi. Nah kalau kita membuat pengaturan itu ya bisa saja.

Bisakah e-Rekap atau e-KTP sebagai dasar DPT misalnya diterapkan untuk pilkada tahun depan?

Memang harus ada penyesuaian UU-nya yang tidak mmungkinkan, tapi dalam teknis pelaksnaan mesti­nya bisa dibuat rekayasa efisiensi dan itu yang bisa melakukan rekayasa efisiensi itu teman-teman penyeleng­gara, bagaimana tahapan sesuai dengan aturan main, tetapi dengan cara efisien.

Soal pilkada yang masih sangat mahal biayanya. Tanggapan Anda?

Misalnya kan gini, isu terbesar pe­nyelenggaran pilkada itu biaya mem­bengkak. Misal pada 2018 ada pilkada di 171 daerah, Itu menghabiskan APBD kurang lebih 18 triliun rupiah. Bayangkan, 18 triliun rupiah itu kalau kita bagi bangun untuk sekolah ada banyak sekolah. Ini pada 2020, NPHD yang sudah ditandatangani KPU, Ba­waslu untuk 270 daerah itu angkanya sudah mencapai 15 triliun rupiah dan daerah itu untuk menyiapkan dana pilkada itu harus menabung empat tahun. Itu Silpa.

Efisiensi jadi sesuatu yang mutlak?

Artinya, upaya-upaya efisiensi memang harus kita lakukan. Salah satu cara efisiensi ngapain sih kalau misalnya daerahnya sudah KTP elektroniknya sudah terekam semua, hampir 100 persen misalnya begitu, bisa saja menggunakan itu saja. Sebenarnya harus ada inovasi, walupun UU-nya begitu, karena anggarannya besar itu, termasuk coklit itu anggrannya besar lho.

Jadi Kemendagri mendukung efisiensi pemilihan?

Iya efisiensi pelaksaan pilkada serentak, sudah 15 triliun rupiah lho sekarang ini. Itu belum masuk untuk dana pengamanan, belum nanti termasuk biaya yang dikeluar­kan oleh pasangan calon.

Dari catatan Kemendagri ang­garan terbesar yang dikeluarkan penyelenggara itu terkait apa?

Termasuk itu, termasuk anggaran untuk coklit itu, pendataan pemilih itu, itu besar sekali, hal seperti itu, mestinya basis data penduduknya digunakan. Kan ada daerah-daerah yang sudah ada data kependudukannya sudah bagus. agus supriyatna/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment