Mengapa Harus Impor Garam? | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments

Mengapa Harus Impor Garam?

Mengapa Harus Impor Garam?
A   A   A   Pengaturan Font

Garam merupakan bahan baku dan bahan penolong bagi industri. Untuk industri makanan dan minu­man, misalnya, minimal kadar NaCl sebesar 97 persen, sementara kebanyakan garam lokal diklaim tak memenuhi spesifikasi untuk kebutuhan industri. Inilah sebab alasan pemerintah akan membuka kembali keran impor garam industri sebanyak 2,92 juta ton pada tahun 2020, naik 6 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 2,75 juta ton.

Diketahui, garam selama ini menjadi bahan baku dan bahan penolong bagi industri seperti industri chlor alka­li plant (CAP), makanan dan minuman, farmasi, pertam­bangan, dan lain-lain. Artinya, selama pasokan garam dan gula untuk industri yang mempunyai requirement tinggi untuk produk-produknya mau tidak mau terpaksa harus impor karena tidak boleh mematikan industri itu sendiri hanya karena tidak mempunyai bahan baku.

Namun, anggapan kurangnya kualitas garam lokal un­tuk industri ditanggapi berbeda oleh sebagian pihak. Aso­siasi Petani Garam Rakyat Indonesia justru mengatakan kualitas garam dalam negeri tidak kalah dibanding garam impor. Buktinya, ada beberapa perusahaan yang menggu­nakan pure garam lokal, tapi masuk industri aneka pan­gan.

Sangat disayangkan memang kalau masih terus ber­gantung pada impor garam. Padahal, pemerintah sudah berkomitmen untuk menghentikan keran impor sejak la­ma. Bahkan, pemerintahan per­nah berkeinginan agar Indonesia dapat swasembada garam.

Tak cuma itu, pemerintah du­lu berjanji akan membangun tempat industri garam yang bisa penuhi mutu kualitas yang dibu­tuhkan industri. Malah, sekarang ini industri garam di Nusa Teng­gara Timur sudah terealisasi se­bagian walau belum memenuhi satu target.

Presiden Joko Widodo ju­ga pernah meninjau tambak ga­ram eks tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Nunkurus, Ke­camatan Kupang Timur, Kabu­paten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir Agus­tus 2019.

Menurut Jokowi, Nusa Teng­gara Timur memiliki potensi tambak garam yang dapat dik­erjakan seluas kurang lebih 21 ribu ha. Namun, masih sedikit yang mampu digarap.

Jokowi saat itu ditunjukkan perbandingan garam dari Madura, Surabaya, dan juga dari Australia. Ia pun menilai garam yang ada di NTT lebih ba­gus, lebih putih, bisa masuk ke industri, dan kalau diolah lagi bisa juga menjadi garam konsumsi.

Menilik keseriusan pemerintah, seharusnya sekarang ini sudah swasembada garam. Namun, mengapa sekarang ini muncul kebijakan impor garam?

Tak anehlah jika kemudian muncul dugaan ada pihak yang berkepentingan pada bisnis garam di balik kuota im­por garam. Pihak ini tentu sudah makan pahit manisnya garam sehingga paham betul dengan berbagai celah di bisnis garam.

Kita berharap pada pengambil kebijakan untuk tidak terlena dengan data dan taktik para pemburu rente impor garam. Jika perlu diadakan koordinasi rutin antarinstansi agar masalah garam tidak menjadi isu musiman dan me­resahkan masyarakat khususnya pelaku industri.

Lebih dari itu, pemerintah mesti tegas kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan dalam impor ga­ram.

Belajar dari komoditas lain, ke depan seharusnya ada data terpadu tentang produksi dan konsumsi garam. Jadi, ketika permintaan garam meningkat bisa ditanggulangi dari dalam negeri. Di sini pentingnya pengelola persediaan garam nasional.

Apabila impor garam terus berulang terjadi sama dengan kegagalan meningkatkan produksi dan ketidakmam­puan mengembangkan garam nasional.

Ironis, sebab potensi garam nasional sangat besar ta­pi tidak dimanfaatkan sebagai komoditas berdaya saing tinggi. Hanya pengambil kebijakan yang prorakyat yang mampu menjadikan Indonesia swasembada garam. 

 

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment