Koran Jakarta | April 23 2019
No Comments

Mengelola Pembangunan Wilayah Kepulauan

Mengelola Pembangunan Wilayah Kepulauan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Judul : Pembangunan Daerah Kepulauan

Editor : Achmad Suryana

Tebal : xii + 110 halaman

Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Cetakan : April 2018

ISBN : 978-602-433-582-3

Meneropong pelaksanaan pembangunan daerah, salah satunya diamati dari karakteristik wilayahnya: daratan dan kepulauan. Dua karakter wilayah ini tentu saja memiliki perbedaan strategi terkait penerapan program pembangunan. Buku kumpulan artikel hasil penelitian Pusat Penelitian DPR ini mendeskripsikan perkembangan dan pelaksanaan strategi pembangunan daerah berbasis kepulauan.

Untuk itu, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Maluku Utara (Malut) ditempatkan sebagai objek kajian dilatarbelakangi faktor keunikan: luas wilayah perairan daripada daratan. Tiga aspek yang ditelaah terkait strategi pembangunan menyangkut pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), peningkatan elektrifikasi, dan pengembangan industri pariwisata.

Artikel pertama ditulis oleh Sahat Adithua Fandhitya Silalahi tentang strategi percepatan pembangunan ekonomi dan SDM. Provinsi Kepri, strateginya didasarkan pada penguatan potensi lokal dengan membentuk kawasan industri terpadu. Sedangkan Provinsi Malut bertumpu pada penguatan konektivitas infrastruktur antarkabupaten (hlm 37). Misalnya, infrastruktur pelabuhan, bandara, dan jalan. Ini dilakukan agar tiap kabupaten dapat terhubung dalam aktivitas perkonomian sekaligus menekan tingginya biaya transportasi.

Lalu, dalam konteks SDM yang dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memiliki perbedaan. Provinsi Kepri mengalami kenaikan positif dengan nilai di atas rata-rata IPM nasional dibanding Malut yang secara keseluruhan masih di bawah rata-rata nasional (hlm 36). Artikel ini menyarankan penguatan sinergitas pemerintah pusat dan pemda, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Artikel kedua mengulas pelaksanaan agenda elektrifikasi di kedua provinsi. Akses listrik penting karena mengurangi ketimpangan pembangunan pusat dan daerah. Dia juga melancarkan aktivitas ekonomi. Kendati pada periode pemerintahan Presiden Jokowi telah diluncurkan program terkait percepatan tingkat elektrifikasi (Indonesia Terang, percepatan pembangkitan 35.000 MW, dan Program Listrik Desa), masih ada tantangan, di antaranya berkaitan dengan konteks tata kelola daerah dan pendanaan.

Studi yang ditulis Hariyadi ini menekankan perlu memperhatikan penguatan kemauan politik pemerintah dalam menggalang sinergi dengan provinsi kepulauan lain. Ini penting untuk mendorong pemerintah pusat atas skema penganggaran sektor kelistrikan (hlm 69–70).

Buku yang diakhiri dengan pembahasan sektor pariwisata tulisan Yuni Sudarwati ini difokuskan pada Provinsi Kepri. Besarnya potensi wisata Kepri ternyata tidak berbanding lurus dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomiannya (hlm 74). Sebab, minimnya infrastruktur industri pariwisata dan belum optimalnya kegiatan promosi.

Maka, studi ini menyarankan supaya fokus pemerintah pusat dan pemda perlu diperkuat pembenahan kepariwisataan agar menarik bagi wisatawan. Selain itu, perlu melibatkan peran masyarakat setempat. Buku Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara meskipun tema besar pembangunan tak dibahas secara keseluruhan, relevansinya tentang pengelolaan daerah patut dicontoh daerah-daerah lain yang berbasis kepulauan. 

Diresensi M Isnain Abd Malik, Mahasiswa Universitas Jayabaya

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment