Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments

Menggadaikan SK DPR D

Menggadaikan SK DPR D

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Menjadi anggota parlemen baik pusat maupun daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasil­an seorang politikus atau mereka yang berlatar belakang nonpolitis, tapi mencoba peruntungan sebagai calon anggota legislatif. Dalam sistem pemilihan langsung yang ketat dan membutuhkan ongkos politik sangat besar, maka ketika yang bersangkutan terpilih terbuka jalan un­tuk melakukan banyak seperti merealisasikan janji kampa­nye maupun terkait kepentingan pribadi.

Dalam konteks kepentingan pribadi, ada yang menarik di mana banyak anggota DPRD yang menggadaikan surat keputusan (SK) penetapannya sebagai anggota DPRD. SK menjadi semacam garansi untuk memenuhi hasrat kon­sumtif para anggota dewan. SK tersebut digadaikan ke bank untuk mendapat pinjaman. Umumnya untuk meme­nuhi kebutuhan rumah dan mobil.

Mengapa SK digadai? Anggota DPRD tidak salah dan hak mereka. Sebab aturan bank tepatnya marketing kredit bank kerap menawarkan kepada para anggota DPRD baru dilantik untuk mendapat pinjaman yang jumlahnya cukup besar sampai 500 juta hingga satu miliar rupiah. Bank pasti akan senang menyalurkan dana pinjaman kepada anggota DPRD, sebab gaji mereka relatif tinggi. Angsuran pinjaman diharapkan lancar. Artinya ada dua kepentingan bertemu dan saling membutuhkan.

Namun demikian, dalam perspektif lain, khususnya dari sudut etika, tampaknya gadai SK ini kurang elok. Sebab ini memperlihatkan sikap para anggota seperti ingin cepat melakukan perubahan dalam penampilan maupun brand dirinya. Anggota seolah ingin memperlihatkan kepada ma­syarakat bahwa dirinya sudah pantas mengendarai mobil bagus (mahal) dan rumah mewah. Untuk memenuhinya denga n meminjam dana bank.

Apabila tren menggadaikan SK ini terus meningkat di berbagai daerah, dikhawatirkan masyarakat yang me­rupakan konstituen para anggota DPRD bakal kecewa. Sebab lang­kah para wakil itu justru mengubah penampilan fisiknya dengan kenda­raan dan rumah baru ketimbang melakukan kerja-kerja untuk kepen­tingan rakyat.

Meski tidak merata di tiap DPRD, gaji atau penghasilan para ang­gota DPRD relatif sangat tinggi, berkisar 50-100 juta rupiah. Jika saja para anggota DPRD mau me­nahan diri, maka dengan penghasilan sebesar itu su­dah sangat cukup memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga.

Dalam pandangan Forum Masyarakat Peduli Parle­men Indonesia (Formappi), Lucius, fenomena anggota DPRD menggadaikan SK sangat tidak etis dan berpotensi menyuburkan korupsi. SK penetapan anggota DPRD bu­kan untuk tujuan transaksi apalagi utang. Lucius menye­but fenomena ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2014 si­lam. Dia mengatakan, anggota DPRD yang mengadaikan SK menunjukkan ajang kontestasi politik hanya dijadikan tempat mencari keuntungan. Sebab, para anggota DPRD cenderung mengeluarkan dana besar saat berkampanye, sehingga ketika menjabat mau tidak mau harus mengem­balikan uang.

Potret gadai SK anggota DPRD juga menggambarkan keadaan masyarakat yang kerap lebih mementingkan pe­nampilan fisik ketimbang hasil kerja ataupun pemikiran untuk kemajuan masyarakat dapilnya. Semestinya, awal pelantikan menjadikan momentum bagi para anggota DPRD untuk menunjukkan komitmen dan kerjanya bagi masyarakat.

Para anggota DPRD yang belum dan akan menggadai­kan SK-nya sebaiknya untuk menahan diri dan berpikir ulang. Karena masyarakat menunggu perubahan melalui kerja-kerja mereka di parlemen, bukan perubahan gaya hi­dup anggota.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment