Mesti Lebih Transparan soal Anggaran Bunga Obligasi Rekap | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Pengelolaan Anggaran I Skandal BLBI Membuat RI Tertinggal dengan Negara Tetangga

Mesti Lebih Transparan soal Anggaran Bunga Obligasi Rekap

Mesti Lebih Transparan soal Anggaran Bunga Obligasi Rekap

Foto : Sumber: Kementerian Keuangan – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

>> Meski APBN minus, tak pernah disebutkan negara digerogoti oleh bunga obligasi rekap.

>> Jangan kaburkan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI di APBN dengan berbagai cara.

 

JAKARTA – Pemerintah diminta le­bih transparan soal pos anggaran pem­bayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebab, Kementeri­an Keuangan (kemenkeu) patut diduga menyembunyikan kewajiban pemba­yaran bunga obligasi rekap itu dengan membungkusnya dalam paket anggaran pembayaran bunga surat utang nega­ra (SUN). Hal itu berpotensi melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2003 ten­tang Tata Kelola Keuangan Negara.

Ketua Lembaga Penyelidikan Eko­nomi dan Keuangan Negara, Sasmito Hadinegoro, mengungkapkan hal ter­sebut ketika dihubungi, Kamis (9/1).

Sasmito mengatakan hari ini APBN dalam keadaan shortage atau minus. Untuk itu, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinaik­kan, berbagai subsidi dipotong, dana pensiun akan disatukan supaya bisa dipinjam negara, dan sebagainya.

“Namun, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan bahwa keuangan ne­gara diberatkan oleh pembayaran bunga obligasi rekap eks BLBI yang setahun di­perkirakan sebesar 70–100 triliun rupiah besarnya,” ungkap dia.

Bahkan, apabila dihitung bunga-ber­bunga obligasi rekap sudah mencapai di atas 400 triliun rupiah setiap tahunnya. Sebab, pemerintah harus membayar bu­nga itu dengan menerbitkan Surat Ber­harga Negara (SBN) yang juga berbunga.

Menurut Sasmito, agar pembayar­an bunga obligasi rekap tidak diketahui publik, pemegang otoritas keuangan patut diduga mengaburkannya dengan cara membuat satu paket anggaran pembayaran bunga utang negara.

“Utang riil berupa SBN itu dicampur dengan bayar bunga obligasi rekap. Se­mua ini patut diduga ya, dan semestinya Komisi XI DPR bidang Keuangan dan Perbankan, serta KPK membuka hal ini karena melanggar UU,” papar dia.

UU Keuangan Negara, lanjut dia, mensyaratkan akuntabilitas dan trans­paransi sehingga rakyat mengetahui un­tuk apa saja pajak yang mereka bayarkan.

Sebelumnya, sejumlah kalangan me­minta agar politik anggaran pemerin­tah lebih memprioritaskan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan segelintir orang kaya yang hampir 22 ta­hun menikmati subsidi bunga obligasi rekap BLBI. Oleh karena itu, pemerintah semestinya memilih untuk menutup defi­sit BPJS Kesehatan sehingga dapat mela­yani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Apabila negara tidak memiliki ang­garan yang memadai, lebih baik peme­rintah menghentikan sementara atau moratorium pembayaran bunga obli­gasi rekap yang setiap tahun menggero­goti pajak rakyat, daripada menghenti­kan dana tambahan BPJS Kesehatan.

“Kalau dari sisi keadilan ekonomi, je­las sangat tidak perlu bagi pemerintah membayar bunga obligasi rekap terus-menerus,” ujar ekonom senior Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, Rabu (8/1).

Menurut dia, saat ini hampir 800 ribu masyarakat peserta BPJS Kesehatan turun kelas karena pemerintah menaikan iuran. Ditambah lagi banyak rumah sakit belum menerima pembayaran dari BPJS, seperti RS Muhammadiyah yang memiliki tagih­an 1,2 triliun rupiah kepada pemerintah. “Eh, pemerintah masih terus membayar bunga obligasi rekap karena dulu me­nutup utang mereka,” ujar Dradjad.

Jangan Khawatir

Sasmito menegaskan Indonesia tidak perlu khawatir membuat terang obli­gasi rekap BLBI. “Bahwa saat ini obligasi rekap tersebut sudah banyak dipegang oleh asing, justru hal itu dibutuhkan ke­jelasan sehingga akan terang benderang adakah pidana dalam proses penjualan obligasi rekap tersebut,” tukas dia.

KPK, menurut Sasmito, juga harus masuk ke skandal BLBI karena ini ada­lah megaskandal korupsi keuangan ne­gara terbesar di Indonesia sejak Indone­sia merdeka. “Ini biang kerok hancurnya keuangan negara,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, pemerintah se­benarnya juga mengakui ada dua kebi­jakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah, yakni skandal BLBI dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat saasaran. Kebijakan itu men­jadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga.

Indonesia mengalami kerugian banyak pada krisis ekonomi 1997–1998 akibat kredit macet perbankan. Kesalahan pe­merintah adalah melakukan penjaminan sehingga menerbitkan blanket guarantee dan BLBI dengan nilai total 600 triliun ru­piah. Kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini (2017), nilainya setara bisa sampai 3.000 triliun rupiah. YK/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment