Koran Jakarta | August 25 2019
No Comments
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, tentang Amendemen Terbatas UUD 1945

MPR Kembali Akan Diberikan Wewenang Menetapkan GBHN

MPR Kembali Akan Diberikan Wewenang Menetapkan GBHN

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sudah sepakat melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara terbatas.

 

Dalam amendemen ter­batas itu MPR kembali diberikan wewenang untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Fraksi Partai Demokrasi Indo­nesia Perjuangan (PDI-P) sangat mendukung reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN itu, dalam bentuk Ketetapan MPR melalui perubahan terbatas UUD 1945.

Kendati demikian, agenda strategis tersebut baru akan bisa dilaksanakan dan diputuskan oleh MPR periode 2019–2024.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta me­wawancarai Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basarah, di Jakarta, Selasa (6/6). Berikut petikannya.

Bagaimana postur GBHN yang akan dihadirkan kembali itu?

Mengenai konsep GBHN, MPR melalui Badan Pengkajian MPR sudah mempersiapkan naskah akademisnya, namun hal tersebut masih akan tergantung kesepaka­tan fraksi-fraksi dan kelompok DPD mengenai konsep final GBHN tersebut.

Pada saat ini kita masih menunggu pandangan dan konsep GBHN yang akan disusun oleh masing-masing fraksi dan ke­lompok DPD RI di MPR, namun semuanya sudah sepakat perlunya GBHN dihadirkan kembali melalui lembaga MPR.

Lalu, bagaimana dengan pan­dangan Fraksi PDI-P sendiri?

Kalau konsep awal PDI-P, haluan negara yang akan kami usulkan bukan hanya haluan pembangunan nasional oleh pihak eksekutif atau pemerintah semata, tetapi juga menghadirkan Haluan Lembaga-Lembaga Negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD. Karena pada dasarnya tujuan nasional bangsa Indonesia bukan hanya tanggung jawab pihak pemerintah saja, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Artinya, konsep GBHN dari PDI-P tidak hanya tentang ekse­kutif?

Jadi, konsep Haluan Negara dari PDI-P, bukan hanya mengatur haluan pembangunan nasional yang hanya bersifat executive centris, seperti ketentuan UU 25 Tahun 2004 itu, atau pola GBHN seperti era Presiden Soeharto yang hanya men­gatur haluan pembangunan nasional oleh pemeritah. Usulan kami mengom­binasikan konsep pembangunan nasional seperti yang dilakukan pada era Presiden Soekarno dan juga pola GBHN pola era Presiden Soeharto dulu, yakni ada Haluan Pokok Lembaga-Lembaga Negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945 dan ada Haluan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang pada era Presiden Soekarno dulu diren­canakan bertahap setiap delapan tahun (satu windu).

Jadi ada dua konsep Haluan Nega­ra, baik yang mengatur Haluan Pokok Lembaga-Lembaga Negara maupun Haluan Pembangunan Nasional oleh pemerintah atau eksekutif.

Selain untuk mengembalikan GBHN, adakah rencana pengua­tan fungsi MPR?

Saya kira memang seharusnya demikian, akan ada usulan untuk penataan kewenangan serta fungsi lembaga MPR, karena yang akan diatur dalam GBHN adalah lembaga negara yang wewenangnya diberi­kan UUD, maka harus ada lembaga yang menjadi pemandu pelaksanaan haluan negara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara berupa wewenang untuk membuat Ketetapan MPR yang bersifat menga­tur keluar atau mengatur lembaga-lembaga negara lainnya.

Artinya, posisi MPR akan kem­bali seperti sebelum amendemen UUD 1945?

Pengertian menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara nantinya tentu tidak sama dan sebangun dengan MPR pada era Orde Baru, yang menempatkan presiden sebagai mandataris MPR karena pada waktu itu presiden dan wapres di pilih oleh MPR. trisno juliantoro/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment