Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments

Nasib Lembaga Independen

Nasib Lembaga Independen

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh idul rishan

Kurang lebih 20 tahun si­lam, transisi po­litik telah melahirkan lembaga-lem­baga reformasi yang dikenal dengan istilah Komisi Negara Independen (KNI). Ide besar KNI lahir dari sebuah negosiasi politik antara kubu idealis dan kelompok realis (O’Donnel & Schmitter: 1993). Kaum idealis merupakan kelompok reformis yang ingin membangun ta­tanan pemerintahan jauh lebih demokratis dengan mengha­dirkan lembaga-lembaga baru.

Sementara itu, kaum rea­lis merupakan sisa kekuatan rezim lama yang masih aktif di panggung politik. Mereka cen­derung bertahan dan meng­anggap kekuatan lembaga konvensional masih bisa di­andalkan dalam membangun pemerintahan demokratis. Setelah dua dekade berjalan, tampaknya institusi-institusi demokrasi itu tidak lagi terlihat kuat dan gagah.

Satu persatu mendapat te­kanan luar biasa secara ter­struktur dan sistematis. Inde­pendensinya dilumpuhkan dan kewenangannya diamputasi. Mereka laiknya macan tak lagi bergigi. Itulah yang terjadi pada lembaga Komisi Yudisial (KY), Komnas HAM, dan KPK.

Ketidakpercayaan publik atas lembaga-lembaga kon­vensional menjadi pendorong utama kelahiran KNI. Lem­baga-lembaga lama dicap tak memiliki kredibilitas karena te­lah menjadi bagian dari kekua­saan. Sebagai upaya memulih­kan kepercayaan publik, KNI diharapkan berkinerja baru yang lebih efektif dan efisien (Said Arjomand:2003).

Mereka hadir sebagai trigger mechanism atas lembaga-lem­baga konvensional. Misalnya, KY yang dibentuk guna mence­gah politisasi pemerintah atas pengangkatan jabatan hakim. Selain itu, KY juga berperan sebagai pengawas independen terhadap etika dan profesion­alisme para hakim.

Kehadirannya merupakan jawaban atas kelemahan kiner­ja institusi MA dalam meng­awasi secara interen terhadap para hakim. Begitu juga dengan Komnas HAM. Lembaga ini di­bentuk secara independen un­tuk menyelidiki pelanggaran HAM berat. Ia hadir sebagai jawaban atas besarnya kri­tik terhadap pemerintah yang dianggap tidak kredi­bel dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Tidak jauh berbeda dengan kehadiran KY dan Komnas HAM, KPK menjadi tumpuan kepercayaan publik atas pem­berantasan korupsi. Ia hadir atas gejala reaksional karena kepolisian dan kejaksaan di­nilai tidak optimal da­lam memberantas korupsi di setiap poros cabang kekuasaan.

Dilemahkan

Realitas­nya, preposisi tadi setidaknya memberi ke­senjangan amat tajam antara harapan dan ke­nyataan. Hampir dua dekade ber­jalan, KNI meng­alami tantangan dan kondisi beragam. Ada yang jalannya pincang akibat desain regulasi yang tidak me­madai. Ada juga yang sengaja dilemahkan de­ngan sejumlah manuver politik serta interpretasi lembaga peradilan.

Sebut saja Komnas HAM yang keberadaannya tidak be­gitu responsif dan efektif dalam upaya penyelidikan dan pe­nyelesaian pelanggaran HAM berat. Contoh, kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, yang se­makin tak jelas. Di samping itu, Komnas HAM juga memikul beban berat atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Saat ini dia berjalan terseok-seok dengan sejumlah kewe­nangan karena keterbatasan wewenang. KY pun demikian. Kewenangan yang limitatif da­lam perundang-undangan, ti­dak sebanding dengan tugas besarnya dalam menegakkan peradilan independen dan ber­integritas. Ingin tampil gagah, namun para komisionernya kerap dilaporkan ke kepolisian. Lebih ironis lagi, kewenangan­nya semakin dilemahkan de­ngan beberapa putusan (MK) yang justru semakin membuat sumir perannya saat ini.

Ibarat seorang anak, KY dan Komnas HAM, lahir dengan nutrisi buruk. Bahkan tidak berkembang laiknya seorang “anak” yang sehat dan kuat. Sedikit berbeda dengan KPK. Ia lahir dengan “nutrisi” yang cukup. Punya kewenangan kuat, tetapi tumbuh dengan sejumlah ancaman dan intimi­dasi politik.

Rentetan upaya pelemahan membuat posisinya cenderung lemah dalam agenda pembe­rantasan korupsi. Sebut saja soal Putusan MK yang mem­buka supervisi DPR terhadap KPK melalui hak angket. Bah­kan ironisnya, MK pun meng­ubah pendiriannya dengan menyatakan bahwa KPK bu­kan lagi KNI, melainkan bagian dari eksekutif.

Tak cukup sampai di situ, revisi UU KPK bahkan telah mengatur sejumlah ketentuan yang membuat posisinya tak lagi kuat dalam memerangi korupsi. Ini mulai dari ke­wenangan penyadapan yang harus izin dewan pengawas sampai status kepegawaian pe­nyidik yang diawasi kekuasaan pemerintah.

Tegasnya, KPK sudah tak lagi independen. Ada sejum­lah motif yang kerap menjadi pintu masuk pelemahan KNI. Di antaranya, melalui politik perundang-undangan. Seba­gai sebuah produk politik, UU terkadang menjadi komoditas sektoral partai politik untuk melemahkan peranan institu­si-institusi demokrasi.

Bagi sebagian kelompok, langkah ini dilakukakan meng­ingat kehadirannya bisa men­jadi momok bagi kelompok-kelompok tertentu. Melalui pembentukan dan perubahan UU, KNI cenderung untuk dile­mahkan agar tak bergigi. Sejak awa awal KNI dibentuk, model dan mekanisme seleksi calon pimpinan­nya masih dilakukan secara politis.

Panitia seleksi (pan­sel) pada dasarnya ha­nya mengirimkan nama calon, tetapi otorisasi pemilihan dan perse­tujuan masih diserah­kan sepenuhnya ke­pada lembaga politik (DPR). Melalui proses seleksi buruk, calon- calon komisioner yang dihasilkan sangat di­mungkinkan membawa sinyal pelemahan.

Seleksi calon bisa saja untuk calon yang diang­gap “mampu berkom­promi” atau setidaknya didesain sebagai re­presentasi perwakilan kelompok tertentu. De­ngan daya dukung fi­nansial terbatas, orga­nisasi kelembagaannya menjadi sangat rentan dan lemah. Ini termasuk keterba­tasan sumber daya manusia yang akhirnya akan mempe­ngaruhi kinerja.

Pola relasi demikian, secara tidak langsung menempatkan KNI berada di bawah bayang-bayang eksekutif. Membaca kecenderungan tersebut, tam­paknya ‘anak-anak’ reformasi seperti KY, Komnas HAM, dan KPK sedang berada di ambang kelumpuhan. Levitsky dan Zi­blatt (2018) mengatakan, salah satu gejala arus balik demokrasi ditandai dengan matinya peran institusi-institusi demokrasi. Penulis Staf Pengajar Uni­versitas Islam Indonesia

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment