Panja Fokus pada Kepastian Hukum dan Kejelasan Pengembalian Uang Nasabah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 26 2020
No Comments
Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa, Terkait Pembentukan Panitia Kerja (Panja) PT Asuransi Jiwasraya

Panja Fokus pada Kepastian Hukum dan Kejelasan Pengembalian Uang Nasabah

Panja Fokus pada Kepastian Hukum dan Kejelasan Pengembalian Uang Nasabah

Foto : ANTARA
A   A   A   Pengaturan Font
Merespons persoalan besar PT Asuransi Jiwasraya yang menimbulkan potensi kerugian negara sebasar 13,7 triliun rupiah dan merugikan para nasabahnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat bersama Jaksa Agung menghasilkan kesimpulan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja).

 

Pembentukan Panja dimaksudkan agar kepastian pembayaran nasabar bisa dilakukan Jiwasraya serta menyelamatkan aset negara. Untuk mengupas soal ini, Koran Jakarta mewawa­ncarai Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa, di Jakarta, Selasa (21/1).

Kenapa Komisi III lebih me­milih membentuk Panja daripada Panitia Khusus (Pansus)?

Kami belum melihat fraksi lain serius mengusulkan Pansus. Se­mentara ini baru Komisi VI dan XI yang sudah membuat Panja. Akan tetapi, untuk ke Pansus itu punya ruang, kalau Komisi III pasti akan menilai dari aspek hukum. Tentu perlu bikin Panja pengawasan Jiwasraya, kalau kita lihat Panja Komisi VI dan XI akan meng­gali semua masalah hanya saja tidak pada persoalan nasib pembayaran nasabahnya masih belum jelas. Nah itu yang akan menjadi fokus Panja Komisi III.

Lalu, fokus Panja Komisi III ini apa?

Fokus substansi Panja Komisi III, pertama bagaimana kepastian hukum nasabahnya ten­tang pembayaran. Karena kalau penyitaan aset menjadi tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) Jaksa Agung yang bisa menyita aset para pelaku kejahatan Jiwasraya. Nantinya tinggal dihitung saja ke semua aset yang disita Kejaksaan cukup tidak untuk membayar para nasabahnya.

Jika ternyata Jiwas­raya tak mampu membayar semua nasabah?

Kalau pada akhirnya Jiwasraya tidak bisa membayar semua, negara mensubsidi berapa, nah ini yang harus dihitung. Karena selisihnya itu akan ditanggung negara dan akan keluar duit nah ini kan duit rakyat. Atas dasar urgensi inilah pentingnya Panja penegakan hukum atau pengawasan di Komisi III juga sebagai pelengkap di Panja komisi lainnya.

Peran Panja sendiri bagaimana jika hak nasabah belum dilunasi?

Nantinya, apabila dari hasil lelang aset masih ada kekurangan dana yang harus dikembalikan, Panja akan melakukan pem­bahasan untuk memberi dana tambahan.

Lantas bagaimana Komisi III menyikapi aset negara yang ber­potensi hilang karena Jiwasraya?

Sekarang berkaitan dengan menjaga aset-aset yang hilang dalam rangka Kasus Jiwasraya. Itu juga tujuannya agar kepastian pembayaran kewajiban Jiwasaya terhadap nasabah bisa tercapai. Penegakan hukum ini diperlukan mengingat apakah aset itu bisa membayar semua kalau tidak bisa semua negara mau subsidi berapa? Selisihnya berapa?

Jika begitu, tidak tumpang tin­dih antarkomisi dalam bertugas?

Nantinya, program kerja pada setiap Panja akan terbagi ke dalam beberapa sektor mulai dari Panja Komisi XI dalam fungsi pengawasan. Lalu, Panja Komisi VI pada pendalaman peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengembalian dana. Kemudian fungsi penegakan hukum ada di Panja Komisi III. Jika sudah jelas begitu, tidak akan terjadi tum­pang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. yasir arafat/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment