Koran Jakarta | September 23 2019
No Comments
Rusuh Papua

Papua Butuh Penanganan Komprehensif

Papua Butuh Penanganan Komprehensif

Foto : ANTARA/KORNELIS KAHA
SEGERA KE PAPUA - Presiden Joko Widodo di Kupang, NTT, Rabu (21/8), menyatakan akan segera ke Papua untuk meresmikan jembatan Holtekamp di Jayapura. Jembatan Holtekamp berfungsi untuk membuka akses daerah Papua yang terpencil.
A   A   A   Pengaturan Font

SURABAYA – Masalah Papua membutuhkan penanganan yang komprehensif dan tidak bisa diselesaikan dengan instan. Untuk itu, terpenting sekarang adalah pemahaman tentang masyarakat Papua, baik dari sisi sosial, budaya, maupun politik. “Menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya melibatkan unsur-unsur pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia,” kata pengamat politik asal Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, di Surabaya, Rabu (21/8).

Menurutnya, masyarakat Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan sebagaimana sesama anak bangsa. “Sebagai warga negara yang harus dihormati, yang memiliki hak-hak sipil dan politik dan menjadi bagian dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia” paparnya.

Diketahui, selama ini hubungan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat dan aparat negara boleh dibilang buruk. Selain itu, kebijakan pemerintah tidak membuat dan tidak melaksanakan harapan masyarakat papua untuk keadilan dan pemerataan ekonomi bagi rakyat Papua terpencil.

Airlangga menilai peristiwa Papua mengingatkan pentingnya membangun penghormatan atas kebinekaan yang kini belum disadari oleh berbagai pihak. Selain itu, yang paling penting ketika menghormati kebangsaan adalah pengamalannya dan bisa muncul respek serta tidak bersikap rasialis terhadap sesama anak bangsa. “Saya yakin Papua bisa damai, apabila kita mampu memahami persoalan manusia,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak, mengatakan situasi Kabupaten Fakfak telah kondusif dan aktivitas masyarakat telah normal setelah aksi unjuk rasa menolak rasisme yang berujung ricuh.

“Tadi siang ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh dua kelompok dengan pemahaman yang berbeda sehingga terjadi bentrok,” kata Kapolda di Sorong, Rabu. Dia mengatakan akibat aksi unjuk rasa yang berujung bentrok tersebut mengakibatkan Pasar Tradisional Trambuni dan Kantor Dewan Adat Fakfak dibakar massa.

 

Dijadwalkan ke Papua

 

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menghubungi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, terkait aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. “Tadi pagi saya telepon Pak Gubernur Mandacan untuk tanya mengenai Manokwari seperti apa? Sudah baik. Sorong seperti apa? Sudah baik. Di Fakfak juga mulai terkondisikan baik semuanya,” kata Presiden saat kunjungan kerja di Kupang.

Presiden lalu mengatakan akan ke Papua pada awal bulan September sekalian untuk meresmikan jembatan baru Holtekamp di Jayapura, Papua. “Baru kita atur, tetapi dalam rangka meresmikan jembatan Holtekamp. Mungkin awalawal bulan depan. Saya ikuti terus kok ya (kasus Manokwari, Sorong, Fakfak),” ucapnya.

Sementara itu, Menko Polhukam, Wiranto, dijadwalkan pada Rabu malam akan meninjau langsung kondisi yang ada di Papua dan Papua Barat. 

 

Ant/SB/fdl/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment