Pelanggaran Kebebasan Beragama Masih Marak | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments
Sekjen Yayasan Indonesian Conference on Religions and Peace, Siti Musdah Mulia, Terkait Kebebasan Beragama

Pelanggaran Kebebasan Beragama Masih Marak

Pelanggaran Kebebasan Beragama Masih Marak

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Sejumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih kerap terjadi. Setara Institute mengungkapkan dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 1.060 tindakan.

 

Hal itu mencerminkan pelanggaran KBB masih terjadi dalam masyarakat. Konstitusi dan peraturan pun belum mampu melindungi hak dan kebebasan masyarakat dalam beragama dan berkeyakinan. Untuk mengupas persoalan tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Sekretaris Jenderal Yayasan Indonesian Conference on Religions and Peace, Siti Musdah Mulia, di kawasan Cikini, Jakarta, pekan lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana proyeksi kehidupan keberagaman saat ini?

 Belum selesai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila kita. Oleh karena itu, kita perlu berpikir kritis. Kalau dalam beragama kita tidak kritis dan tidak rasional, maka inilah yang terjadi, yaitu bisa melakukan pelanggaran kebebasan beragama.

Apakah konstitusi belum melindungi kebebasan masyarakat dalam beragama dan berkeyakinan?

Dalam Pasal 28 J Undang- Undang Dasar 1945, tentang pembatasan hak dan kebebasan beragama, saya merasa itu malah mendiskriminasi karena alasan nilai-nilai beragama yang tidak mencerminkan toleransi beragama. Perlu ada penjelasan kepada masyarakat tentang nilai-nilai agama. Masyarakat perlu tahu siapa yang menentukan dan mendefinisikan nilainilai agama. Kalau nilainilai agama konservatif, wah gimana ya?

Kalau dalam tingkat peraturan daerah?

Kebetulan saya mengukur indeks demokrasi Indonesia. Kita melihat di sebuah daerah apakah ada peraturan yang sifatnya diskriminatif terhadap warga. Ternyata di beberapa tempat, contohnya daerah Tanjung Pinang, terdapat peraturan daerah yang dirasa intoleran. Hal itu membahas tentang kewajiban berjilbab serta kewajiban salat berjamaah dan membayar zakat yang ditentukan tempatnya oleh pemerintah daerah. Tidak bisa seperti itu, orang bebas dong membayar zakat dan salat sesuai keinginan masing-masing. Saya kalau mau bayar zakat kan mau ke tempat yang saya percayai. Jadi, tidak boleh dipaksapaksa sesuai keinginan pemerintah daerah. Kemudian, apakah aparatur sipil negara harus salat Jumat di suatu tempat tertentu? Ngapain salat diatur-atur? Negara tidak perlu mengurusi hal-hal seperti itu. Negara perlu mengurusi pelayanan publik.

Apakah ada dorongan mencabut peraturan itu?

Kita sudah minta kepada bupati dan wali kota untuk mencabut perda itu. Sebab, peraturan daerah itu bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.

Politik identitas bisa menjadi faktor kebebasan beragama?

Sangat betul. Selalu dipakai ketika pilkada dan pilpres. Tidak ada habis-habisnya. Hal ini perlu diminimalisasi dengan edukasi masyarakat. Kalau masyarakat sudah mengerti dan beredukasi dengan baik, mungkin tidak akan terbuai dengan politik identitas. Agama itu bukan sebagai alat dan topeng untuk kepentingan sesaat. Kita harus berpikir jernih bahwa agama itu sering kali digunakan untuk kepentingan politik sementara. Mengapa menggunakan agama, karena gampang dijual.

Apa yang perlu diupayakan untuk meminimalisasi tindakan intoleran?

Masyarakat dan pemerintah perlu melakukan edukasi untuk membangun literasi beragama di tingkat usia dini hingga perguruan tinggi. Mengingat tidak adanya penjelasan di tingkat sekolah tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya heran kenapa ini tidak menjadi penting di pendidikan untuk mengajarkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padahal, hal itu bisa mencerminkan kehidupan negara berdemokrasi dan mengedepankan hak asasi manusia. gadis saktika/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment