Pelayanan BPJS Kesehatan Secara Garis Besar Tidak Mengalami Kendala | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments
Pelayanan Publik

Pelayanan BPJS Kesehatan Secara Garis Besar Tidak Mengalami Kendala

Pelayanan BPJS Kesehatan Secara Garis Besar Tidak Mengalami Kendala

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

CILEGON – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melaku­kan inspeksi mendadak (si­dak) ke RSUD Kota Cilegon di sela-sela rangkaian kun­jungan kerjanya di Provinsi Banten. Dalam sidaknya kali ini, Jokowi meninjau loket pendaftaran, ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan ruang perawatan.

“Pertama, saya ingin me­mastikan apakah yang berada di kelas tiga itu (peserta) BPJS. Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS,” kata Presiden di RSUD Kota Cilegon, Jumat (6/12).

Presiden didampingi Menkes Terawan Agus Putranto, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati, dan Staf Khusus Billy Mambasar dan Adamas Belva Syah Devara. Presiden tiba di lokasi pukul 09.13 WIB.

Menurut Jokowi, peman­dangan seperti ini sama dengan rumah sakit lain yang pernah ia kunjungi. Sekitar 70–80 persen pasien adalah peserta BPJS ber­status penerima bantuan iuran (BPI) atau gratis.

“Sisanya yang 20 persen memakai yang mandiri, bayar sendiri. Saya kira kami ke­marin (sidak) di Lampung, di Subang, di sini angkanya ham­pir sama,” ujarnya.

Jokowi tidak memungkiri jika pemerintah berutang ke­pada rumah sakit terkait perawatan pasien peserta BPJS Kesehatan. Hal itu, kata dia, akibat masalah defisit yang di­alami BPJS.

“Itu yang mau kami atasi. Sudah empat tahun ini be­lum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes (Menteri Kesehatan) menyampaikan di ratas (rapat terbatas) kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu,” katanya.

Dari hasil sidaknya kali ini, Presiden menjelaskan bahwa pelayanan terhadap para peserta BPJS Kesehatan secara garis besar tidak mengalami kendala, seperti yang telah dilihatnya di RSUD Abdul Moeloek, Lampung, RSUD Subang dan, RSUD Kota Cilegon.

Presiden mengatakan pemerintah telah mengalokasi­kan anggaran dalam APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, un­tuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Menurutnya, ada kurang lebih sebanyak 133 juta peserta atau sekitar 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh negara.

Saat melakukan sidak itu, Presiden sempat meninjau instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Presiden juga berbin­cang dengan sejumlah pasien yang sedang dirawat.

Disela-sela sidak yang di­lakukan, Presiden dikagetkan oleh teriakan histeris seorang warga karena suaminya me­ninggal diduga akibat mala­praktik. Presiden sempat menanyakan terkait hal tersebut, namun warga tersebut tetap teriak histeris. fdl/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment